APBN 2013 ; 1.683 T

SBY Tak Mau APBN 2013 Rp 1.683 Triliun Dikorupsi

   Oleh : Managedaily

Selasa, 11 Desember 2012 14.58 WIB

(Managedaily - Finance), Presiden SBY mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk dapat melaksanakan program APBN 2013 senilai Rp 1.683 triliun dengan baik. Jangan ada lagi anggaran yang dikorupsi.

Hal ini disampaikan oleh SBY dalam acara Penyerahan DIPA 2013 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012). Hadir dalam acara tersebut para menteri dan kepala lembaga negara, serta gubernur di 33 provinsi.

"Pada pertengahan Januari 2013 mendatang kita akan bertemu sekali lagi untuk meningkatkan pemahaman soal perencanaan dan penggunaan APBN, terutama untuk mencegah terjadinya keselahan dan penyimpangan termasuk korupsi," tegas SBY.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan dua pesan utama pengelolaan APBN 2013. Pertama, SBY tak ingin ada kemandekan dalam pelaksanaan anggaran sehingga pencairan angaran bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Kedua SBY menginginkan penggunaan APBN akuntabel.

"Ingat saudara-saudara, belanja pemerintah adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak digunakan dengan baik maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi," tegas SBY.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengemukakan, hasil evaluasi menunjukkan hingga saat ini penyerapan terhadap anggaran belanja negara/provinsi masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

"Cenderung rendah di awal tahun, dan menumpuk di akhir tahun, dan ini selalu berulang-ulang setiap tahunnya,” kata Agus Marto.

Menurut Agus Marto, hingga 30 November lalu, penyerapan APBN-P 2012 baru mencapai Rp 738 triliun atau 72,8% dari pagu anggaran Rp 1.069 triliun.

"Realisasi penerimaan negara sampai 30 November 2012 mencapai Rp 1.101 triliun (81,12% dari target Rp 1.035 triliun), yang terdiri atas penerimaan pajak Rp 858 triliun (84%), penerimaan non pajak Rp 240 triliun (70,4%), dan hibah Rp 2,9 triliun," papar Agus Marto.

Yunan Helmi, salah satu partner dari Vibiz Consulting menambahkan bahwa penggunaan APBN akuntabel yang efektif harus didukung pengawasan dan penelaahan laporan pelaksanaan pencairan dan pengunaan APBN yang optimal. Peran dari para auditor (BPKP) harus ditingkatkan dan lebih dioptimalkan  sehingga kesalahan dan penyimpangan yang pernah terjadi tidak berulang.

Penyaluran APBN dalam satu periode, memang sulit untuk dilaksanakan secara merata sepanjang tahun, hal ini karena beberapa pelaksanaan pekerjaan yang sering kali tertunda dari jadwal karena kelengkapan administratif.  Untuk mengantisipasi  keterlambatan ini perlu dibuat jadwal yang ketat sehingga pelaksanaan dan penyaluran  penggunaan APBN lebih merata dan optimal.