Persiapan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

pada tanggal

 


oleh
Drs BUDY HERMAWAN, MSi
Widyaiswara Ahli Madya

        Seluruh Pegawai Negeri Sipil selaku pemegang kebijakan serta Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan memiliki Kompetensi dan kemampuan teknis dalam kebijakan serta tata cara pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia melakukan pelaksanaan Bimbingan Teknis PBJ Dasar bagi para calon PPTK, PPK serta pengelola PBJ lainnya secara masif dan berkelanjutan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat selaku Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat selaku PD yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pelatihan bagi para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Subtantif selaku unit yang bertugas melakukan pelatihan PBJ bagi para Aparatur Sipil Negara melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Dasar PBJ serta melakukan Ujian Sertifikasi PBJ bagi seluruh PNS yang akan melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing.
        Berdasarkan pengalaman dalam setiap Ujian Sertifikasi PBJ mulai Keppres 80 Tahun 2003 hingga Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tingat kelulusan Peserta ujian berada dalam kisaran dibawah 50%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ; rendahnya kemampuan para peserta dalam memahami aturan Perpres, materi serta soal-soal yang ada dalam setiap lembar soal ujian. Oleh karena itu kiranya seluruh Narasumber/Fasilitator LKPP dapat memberikan pencerahan serta materi yang lebih lugas dan sederhana sehingga dapat lebih dimengerti oleh para peserta, serta khususnya kepada para peserta kiranya agar lebih komit dan serius dalam mengikuti setiap sesi dan materi yang disampaikan oleh para Narasumber/Fasilitator LKPP.
        Dalam menghadapi Ujian Sertifikasi PBJ, kiramya peserta agar lebih intens mempelajari Perpres 16 Tahun 2018 serta lebih memperdalam pemahaman ujian dengan cara melakukan try out baik secara klasikal dan non klasikal baik dilakukan oleh lembaga maupun secara mandiri. 
        PNS yang akan menghadapi Ujian sertifikasi kiranya dapat mengumpulkan, membaca serta melakukan try out  soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang bmerupakan gambaran dari materi pelajaran yang akan diujikan. Simulasi ujian sertifikasi PBJP ini bisa dipergunakan oleh para calon peserta ujian untuk mempersiapkan diri secara lebih terarah pada materi yang diperkirakan bakal muncul dalam tes ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa LKPP dan juga berguna bagi mereka pejuang CPNS yang akan menghadapi tes seleksi kompetensi bidang (SKB), khususnya yang mengambil formasi pengelola PBJ. Namun, sebelumnya kami akan memberikan beberapa tips persiapan lolos ujian sertifikasi PBJ LKPP dengan diikuti soal dan kunci jawaban ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa. Berikut dibawah ini tips persiapan menghadapai ujian sertifikasi.



Tips Persiapan Ujian Sertifikasi Ahli PBJ

  1. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa ; Allah SWT selaku pemilik seluruh Ilmu pengetahuan agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan soal-soal ujian sertifikasi PBJ
  2. Membaca Perpres No.16/2018 dengan khusu dan khatam minimal 2 kali.
  3. Merangkum Perpres 16/2018 terkait pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan hingga penyelesaian kontrak. 
  4. Latihan-latihan soal baik secara sendiri-sendiri maupun belajar berkelompok. Cukup banyak tersedia kumpulan soal dan pembahasan terkait ujian sertifikasi pengadaan barang jasa LKPP baik di buku-buku maupun dapat diunduh dari internet. 
  5. Ujian Sertifikasi bersifat open book, sehingga peserta ujian diperbolehkan untuk membuka buku untuk mencari jawaban namun hanya buku terkait peraturan pengadaan barang jasa dan modul-modul pengadaan barang jasa yang boleh dibawa masuk kedalam ruangan. Latihan soal dan jawabannya tidak diperbolehkan untuk dibawa. Tandailah materi-materi penting dalam buku tersebut agar mudah ditemukan saat dibutuhkan.
  6. Diusahakan kompak dalam satu kelas untuk tidak ada yang keluar terlebih dahulu apabila ada yang selesai duluan, tetap dikelas agar tidak mempengaruhi peserta yang lain.
  7. Istirahat yang cukup sebelum deadline ujian datang. Jika perlu konsumsi vitamin untuk menghindari sakit menjelang datangnya ujian.
  8. Dari 3 ( tiga ) tipe soal yang untuk dikerjakan adalah tipe 2 yaitu mulai nomor 26 s.d 80, apabila benar semua maka hampir dipasikan lulus karena poinnya sudah 165, tinggal kurang 2 poin lagi untuk bisa lulus
  9. Kenali soal-soal, yang terdiri dari 3 (tiga) tipe ;
  • Tipe pertama dari nomor 1 s.d 25 adalah pilihan benar atau salah  ( B/S) dengan poin 2 sehingga total nilai adalah 50 
  • Tipe kedua nomor 25 s.d 80 adalah piliohan ganda dengan poin 3 sehingga total nilai 165
  • Tipe ketiga adalah studi kasus dengan model pilihan ganda dengan poin adalah 4 sehingga total nilainya adalah 40. Nilai total keseluruhan adalah 50 + 165 + 40 = 255.


Materi Soal Ujian Sertifikasi PBJ

TRY OUT  PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR

 

§  Soal try out berjumlah 90 soal, dengan rincian :

No

Bentuk Soal

Jumlah Soal

Skor Nilai

1

Benar/Salah (B/S)

25

25*2 = 50

2

Pilihan Ganda

55

55*3 = 165

3

Pilihan ganda (Studi Kasus)

10

10*4 = 40

 

Jumlah

90

255

 

*Passing grade 167

 

 

 

 

 

 

 



Note ; Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Soal Benar/Salah


Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah.

 

No

Pertanyaan

B

S

1

Salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui swakelola ialah konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

 

 

2

Jaminan pemeliharaan pengadaan barang/jasa lainnya dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

 

 

3

Pengadaan 100 laptop seharga Rp 700juta yang telah tercantum dalam katalog elektronik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

 

 

4

Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas).

 

 

5

Kuitansi dapat digunakan sebagai bentuk kontrak untuk pengadaan barang senilai Rp 15juta.

 

 

6

Pada pelaksanaan pemilihan pengadaan perencanaan pembangunan gedung olahraga di Kabupaten X terdapat tahapan sanggah banding.

 

 

7

Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang melalui e-purchasing paling banyak Rp 200juta dilaksanakan oleh PPHP.

 

 

8

Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi kepercayaan.

 

 

9

Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender atau seleksi.

 

 

10

Salah satu etika dalam pengadaan barang/jasa ialah tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

 

 

11

Dalam Kontrak Lumsum pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

 

 

12

Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ialah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.

 

 

13

Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan swakelola.

 

 

14

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk paket pengadaan barang senilai Rp 145Miliar.

 

 

15

Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.

 

 

16

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020.

 

 

17

Pascakulifikasi pada pelaksanaan pemilihan tender pada pengadaan barang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

 

 

18

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50Juta.

 

 

19

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan LKPP memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

 

 

20

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang.

 

 

21

Penyusunan HPS pada tender pekerjaan terintegrasi tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

 

 

22

Pada pelaksanaan Swakelola tipe II, PA/KPA menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

 

 

23

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan salah satunya dengan berorientasi pada kemampuan Pelaku Usaha.

 

 

24

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

 

 

25

Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.

 

 

 

Soal Pilihan Ganda

§  Berilah tanda X pada pilihan A, B, C atau D

26.  Tim Pengawas  pada penyelenggaraan Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh...

A.    PA/KPA Penanggungjawab Anggaran

B.    PPK Penangnggungjawab Anggaran

C.    Pimpinan Organisasi Masyarakat

D.    Pimpinan Kelompok Masyarakat

 

27.  Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui....

A.    Sayembara jasa konsultansi

B.    Seleksi proposal penelitian

C.    Kontes jasa lainnya

D.    Presentasi proyek pekerjaan

 

28.  Salah satu contoh Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan ialah...

A.    Telepon/komunikasi

B.    Bahan bakar gas

C.    Air bersih

D.    Jasa tiket transportasi

 

 

29.  Apabila dalam tender/seleksi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender/seleksi dinyatakan gagal oleh....

A.    Pengguna Anggaran

B.    Pejabat Pembuat Komitmen

C.    Pokja Pemilihan

D.    Pejabat Pengadaan

 

30.  Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan....

A.    Pembelian laptop melalui e-purchasing

B.    Pengadaan ATK senilai Rp 20juta

C.    Tender pekerjaan terintegrasi

D.    Pengadaan tinta printer senilai Rp 10juta

 

31.  Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah....

A.    Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

B.    Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

C.    Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

D.    Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

 

32.  UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut....

A     Agen Pengadaan

B     Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

C     Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

D     Pokja Pemilihan

 

33.  Badan Usaha Asing yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam hal....

A     Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang

B     Pelaksanaan purnajual dan pembuatan suku cadang

C     Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak

D     Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak

 

34.  Dalam penyusunan spesifikasi teknis dilarang penyebutan merek terhadap pengadaan...

A     Alat berat melalui tender

B     Laptop dalam katalog elektronik

C     Komponen barang/jasa

D     Bagian dari satu sistem yang sudah ada

 

35.  Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi....

A     5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS

B     10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS

C     5 % dari harga yang tercantum dalam kontrak baru

D     10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal

 

36.  Tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) ialah….

A.    Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 Juta

B.    Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 100 Juta

C.    Melakukan Pemerikaan, pengujian dan serah terima hasil pekerjaan

D.    Membuat berita acara serah terima pekerjaan

 

37.  Tugas tim persiapan swakelola ialah....

A.    Tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

B.    Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

C.    Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

D.    Menyusun spesifikasi, hps dan rancangan kontrak

 

38.  Salah satu penyedia telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima, oleh organisasi pengadaan.  Sanksi bagi penyedia tersebut ialah....

A.    sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun

B.    sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam

C.    sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

D.    sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun

 

39.  Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah….

A.    Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

B.    Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

C.    Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

D.    Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,  Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.

 

40.  Tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) ialah….

E.    Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 Juta

F.    Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 100 Juta

G.    Melakukan Pemerikaan, pengujian dan serah terima hasil pekerjaan

H.    Membuat berita acara serah terima pekerjaan

 

41.  Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC.  UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah….

A.      Melalui e-purchasing

B.      Melalui e-marketplace

C.      Melalui e-vendor management

D.     Melalui e-green produk

 

42.  Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah....

A.    Pascakualifikasi

B.    Prakualifikasi

C.    Sistem gugur

D.    Pembobotan

 

43.  Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah…

A.  Penunjukan langsung

B.  Pengadaan langsung

C.  Tender cepat

D.  Pemasukan penawaran ulang

 

  1. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat….

A.      Perubahan jadwal pengadaan

B.      Perubahan DPA/DIPA

C.      Mutasi anggaran kegiatan

D.      Revisi cara pengadaan

 

45.  Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai….

A.    Paling banyak Rp. 2 Miliar

B.    Paling sedikit di atas Rp. 2 Miliar

C.    Paling banyak Rp. 1 Miliar

D.    Paling sedikit di atas Rp. 1 Miliar

 

46.  Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang peling tepat untuk pengadaan catering dilakukan dengan metode....

A     Sistem Nilai

B     Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

C     Harga Terendah

D     Pagu Anggaran

 

47.  Metode penyampaian dokumen penawaran yang membutuhkan penilaian teknis terlebih dahulu ialah....

A     Satu file

B     Satu bekas

C     Dua file

D     Dua tahap

 

48.  Paket pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kurikulum yang bernilai paling banyak Rp 100juta dapat dilakukan dengan metode pemilihan....

A     Seleksi

B     Seleksi Khusus

C     Penunjukan Langsung

D     Pengadaan Langsung

 

49.  Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak...

A     Pelaksanaan pekerjaan

B     Pengumuman pemenang

C     Penerbitan SPPBJ

D     Penandatangan adendum kontrak

 

50.  Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan ialah metode...

A     Kualitas dan biaya

B     Kualitas

C     Pagu Anggaran

D     Biaya Terendah

 

51.  Jaminan Pelaksanaan TIDAK diperlukan untuk pengadaan…

A.    5 (lima) buah peralatan operasional kantor dengan nilai Rp.900 Juta

B.    Perencanaan gedung sekolah dengan nilai Rp.200 Juta

C.    Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai Rp.900 Juta

D.    Pembangunan gedung senilai Rp. 1 Miliar

 

52.  Yang merupakan salah satu ketentuan Kontrak Terima Jadi (Turnkey) ialah...

A     Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak

B     Kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani

C     Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan

D     Pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci

 

53.  Salah satu kegiatan yang TIDAK perlu dilakukan oleh PPK pada persiapan pengadaan melalui penyedia konsultansi ialah menetapkan...

A     Harga Perkiraan Sendiri

B     Rancangan Kontrak

C     Kerangka Acuan Kerja

D     Jaminan Pemeliharaan

 

54.  Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk kontrak dengan nilai penawaran terkoreksi antar 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS ialah....

A     5% dari nilai total HPS

B     5% dari nilai kontrak

C     5% dari nilai penawaran

D     5% dari nilai pagu anggaran

 

55.  Pemberian sanksi administratif kepada Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dilakukan oleh....

A     Kepala UKPBJ

B     Pejabat Pembuat Komitmen

C     Pejabat Pembina Kepegawaian

D     Kuasa Pengguna Anggaran

 

56.  Pengadaan analisa dampak lingkungan senilai Rp 500juta dilakukan melalui....

A     Tender

B     Tender Cepat

C     Seleksi

D     Penunjukan Langsung

 

57.  Untuk kontrak tahun tunggal pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan penyeberangan senilai Rp 20miliar, uang muka yang dapat diberikan kepada Penyedia Usaha Non Kecil ialah...

A.    Rp 2miliar

B.    Rp 4miliar

C.    Rp 6miliar

D.    Rp 8miliar

 

58.  Pengadaan Kajian Pembentukan Virtual Library dengan nilai Rp 90juta menggunakan bentuk kontrak....

A     Kuitansi

B     Surat Perintah Kerja (SPK)

C     Surat Perjanjian

D     Surat Pesanan

 

 

 

59.  Harga Perkiraan Sendiri digunakan sebagai...

A     Menentukan harga satuan timpang

B     Menentukan nilai jaminan pemeliharaan

C     Menentukan uang muka

D      Alat untuk menilai kewajaran harga

 

60.  Tugas PPK dalam persiapan Pengadaan Barang/Jasa ialah....

A.    Menetapkan dokumen pemilihan

B.    Menetapkan spesifikasi teknis

C.    Menetapkan organisasi pengadaan

D.    Menetapkan RUP

 

61.  Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah....

A     Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan

B     Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak

C     Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran

D     Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen pemilihan

 

62.  Kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung, diantaranya….

A     Lanjutan sewa gedung/kantor

B     Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I

C     Konferensi mendadak yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden

D     Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung

 

63.  Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pokja pemilihan  harus melaksanakan proses prakualifikasi 2 file. Metode evaluasi kulaifikasi yang paling tepat ialah….

A     Sistem gugur

B     Sistem biaya selama umur ekonomis

C     Sistem gugur dengan ambang batas

D     Sistem pembobotan dengan ambang batas

 

 

 

64.  Di bawah ini TIDAK termasuk dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola....

A.    Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna anggaran secara berkala

B.    Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala

C.    Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK

D.    Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dengan Berita Acara Serah Terima

 

65.  Pengadaan barang yang hanya dapat disediakan oleh satu Pelaku Usaha yang mampu dapat melaksanakan tender cepat dalam hal....

A     Volume barang belum dapat ditentukan secara rinci

B     Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah metode sistem nilai

C     Spesifikasi barang belum dapat ditentukan secara rinci

D     Pelaku Usaha telah  terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia

 

66.  Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka...

A     PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan

B     PA/KPA dapat memberikan kesempatan, jika penyelesaian pekerjaan tidak melampaui tahun anggaran

C     PA/KPA dapat memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, walaupun tidak dituangkan dalam adendum kontrak

D     PPK memberikan surat peringatan tanpa melakukan adendum kontrak

 

67.  Uang muka untuk pekerjaan perencanaan gedung dengan nilai Kontrak Rp 200 juta ialah….

A     Senilai Rp 50 Juta

B     20% dari nilai Kontrak

C     30% dari nilai Kontrak

D     Tidak dapat diberikan uang muka

 

68.  Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah....

A     Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

B     Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

C     Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

D     Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat

 

69.  Tender/seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan....

A.    Barang dengan nilai paling sedikit di atas 100miliar

B.    Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50miliar

C.    Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas 100miliar

D.    Jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 25miliar

 

70.   Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas....

A     ekonomi, efisien dan efektif

B     ekonomi, sosial dan teknologi

C     ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

D     ekonomi, sosial dan politik

 

71.  Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat garansi sebagai kelaikan penggunaan alat kesehatan hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ialah....

A     Toko alat kesehatan

B     Penjual alat kesehatan

C     Produsen resmi

D     Penyedia barang/jasa

 

72.  Jenis kontrak untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi (design and build) menggunakan jenis kontrak....

A     Lumsum

B     Harga Satuan

C     Payung

D     Terima Jadi

 

73.  Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…

A     Setelah RUP diumumkan

B     Setelah DIPA disahkan

C     Setelah pengumuman Tender

D     Bisa dilakukan kapan saja

 

74.  Perencanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan….

A     Plafon Anggaran sementara

B     Renja K/L

C     RKA  Perangkat Daerah

D     Pagu Indikatif

 

75.  Di bawah ini yang TIDAK termasuk ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui Swakelola ialah....

A.    penetapan tipe Swakelola

B.    konsolidasi PBJ

C.    penyusunan spesifikasi teknis/KAK

D.    penyusunan perkiraan biaya/RAB

 

76.  Salah sau bagian yang termasuk pelaksanaan kontrak ialah....

A     identifikasi kebutuhan

B     menentukan sasaran pekerjaan

C     serah terima hasil pekerjaan

D     menetapkan spesifikasi teknis

 

77.  Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik diantaranya....

A melakukan penunjukan langsung

B menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis

C melakukan tender cepat

D penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas

 

78.  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar....

A     paling rendah  10%

B     paling rendah  20%

C     paling rendah  30%

D     paling rendah  40%

 

79.  Jenis jaminan yang hanya berlaku untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ialah....

A     Jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan

B     Jaminan sanggah banding dan jaminan uang muka

C     Jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding

D     Jaminan uang muka dan jaminan penawaran

 

80.   Contoh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ialah...

A     Jasa akomodasi hotel

B     Jasa tiket transportasi

C     Kapal bekas

D     Bahan bakar minyak

 

81.  PT QTO ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah menerima SPPBJ, namun sebelum penandatangan kontrak PT QTO mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh....

A     PPK atas usulan Pokja Pemilihan

B     PA/KPA atas usulan PPK

C     LKPP atas usulan PA/KPA

D     PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan

 

82.  XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar sebagai pembicara. PA kemudian mengisyaraktan agar dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan agar diawas oleh internal organisasi.  Dalam hal ini Dinas XYZ merencanakan swakelola tipe....

A.    Tipe IV

B.    Tipe II

C.    Tipe III

D.    Tipe I.

 

83.  Seorang PPK terlibat adu argumentasi dengan panitia pemilihan tentang konsolidasi paket-paket yang telah diterbitkan PPK sebanyak 5 Paket.  Dalam  persiapan pemilihan penyedia, UKPBJ menggabungkan paket menjadi 3 paket.   PPK kemudian menyampaikan tindakan UKPBJ ini kepada PA/KPA sebagai pelanggaran terhadap PERPRES No.16 Tahun 2018 pasal 21. Pendapat Anda terhadap keadaan di atas ialah…

A     Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PPK dalam tahap perencanaan, dan persiapan

B     Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh UKPBJ pada saat persiapan

C     Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PA/KPA pada saat perencanaan

D     Konsolidasi dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ pada tahap perencanaan.

 

84.  Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Pelaku PBJ yang berwenang menjawab sanggah banding tersebut ialah…

A     KPA

B     Pokja pemilihan

C     APIP

D     APH

 

85.  RSUD Provinsi A membutuhkan pengadaan makanan pasien selama satu tahun, jenis kontrak yang paling sesuai untuk pengadaan tersebut ialah....

A     Kontrak waktu penugasan karena ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci

B     Kontrak harga satuan karena kuantitas pekerjaan dalam kontrak masih bersifat perkiraan

C     Kontrak terima jadi karena pembayaran dilakukan setelak pekerjaan selesai dilaksanakan

D     Kontrak lumsum karena pembayaran sesuai dengan nilai kontrak

 

86.  Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ada 3 penawaran yang masuk yaitu PT. A, PT. B dan PT. C dimana PT. A merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. A mampu melaksanakan pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. A sebesar....

A     5 % dari nilai penawaran

B     5 % dari nilai total HPS

C     5 % dari nilai kontrak

D     5  % dari nilai HPS

 

87.  Kementerian X akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama kurun waktu 1 tahun.  Pengguna Anggaran di kementerian tersebut kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun ke depan, metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut ialah…

A     E-Marketplace

B     E-Purchasing

C     E-Tendering

D     E-Seleksi

 

88.  Seorang PPK di Lembaga A diminta membuat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri.  Apakah tindakan PPK ini termasuk ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018?

A     Tidak, seharusnya Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri

B     Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan seharusnya berasal dari APBD

C     Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat  menggunakan dana keseluruhan dari hibah.

D     Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat  menggunakan dana sebagian atau seluruh dari pinjaman.

 

89.  Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 1,5 Milyar dengan pembangunan jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 2,5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK dianjurkan dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...

A.    Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi

B.    Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan efisien jika dipisah. 

C.    Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi

D.    Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi

 

 

 

90. Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri dan  produk bersertifikat SNI. Panita Pengadaan menyarankan kepada PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….

A     Memilih Penyedia yang berpengalaman

B     Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional

C     Memaksimalkan produk hijau (green product)

D     Mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri

 

 



Komentar

Posting Komentar