Dari Isu ke Solusi: Kunci Pejabat Administrator Merumuskan Kebijakan Tepat di Era Tantangan 2026

Dari Isu ke Solusi: Kunci Pejabat Administrator Merumuskan Kebijakan Tepat di Era Tantangan 2026

Pagi itu, Senin, 6 April 2026, suasana di Gedung BKPSDM Kabupaten Ciamis terasa berbeda dari biasanya. Udara masih sejuk, namun semangat para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sudah terasa hangat sejak langkah pertama mereka memasuki ruangan. Sebanyak 30 orang peserta yang merupakan para pejabat eselon III dari berbagai perangkat daerah hadir dengan penuh kesiapan, membawa harapan sekaligus tanggung jawab sebagai calon pemimpin perubahan di unit kerjanya masing-masing.

Kegiatan pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut secara resmi dibuka oleh DR Andang Firman Triyadi selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Ciamis. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran strategis pejabat administrator dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan tidak semakin ringan, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.

Acara pembukaan berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Setelah rangkaian formal selesai, tibalah saat yang dinanti—pengarahan dari Budy Hermawan dengan membawakan materi Isu Strategis Daerah. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia berdiri di depan peserta. Tidak ada kesan menggurui, tetapi jelas bahwa setiap kata yang akan disampaikan memiliki bobot pengalaman dan pemikiran yang matang.

Ia membuka dengan sapaan hangat, mencairkan suasana yang semula kaku. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membawa peserta masuk ke inti persoalan.

“Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya dengan nada tegas namun bersahabat, “menjadi pejabat administrator hari ini bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Kita sedang berada di era di mana perubahan terjadi sangat cepat, dan masyarakat tidak lagi menunggu—mereka menuntut.”

Kalimat itu langsung menyentak perhatian peserta. Beberapa mengangguk pelan, seolah mengiyakan realitas yang mereka hadapi sehari-hari.

Budy melanjutkan, bahwa salah satu kemampuan paling penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN, khususnya pejabat administrator, adalah memahami dan menguasai isu-isu strategis di daerahnya. Ia menekankan bahwa tanpa pemahaman tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan kehilangan arah, bahkan berpotensi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Coba kita jujur,” lanjutnya, “berapa banyak kebijakan yang kita buat benar-benar berbasis pada persoalan nyata di lapangan? Dan berapa yang hanya sekadar mengikuti pola lama atau bahkan sekadar memenuhi kewajiban administratif?”

Ruangan hening. Pertanyaan itu terasa sederhana, tetapi mengandung refleksi yang dalam.

Ia kemudian mengajak peserta untuk melihat realitas di Kabupaten Ciamis dan daerah lainnya. Isu strategis, menurutnya, bukan sesuatu yang abstrak. Ia nyata, dekat, dan seringkali sudah terlihat jelas—hanya saja tidak selalu ditangkap dengan serius.

Ia menyebut beberapa contoh: ketimpangan pelayanan publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan, tantangan pengangguran usia produktif, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat. Semua itu, menurutnya, bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan kebutuhan yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat.

“Kalau kita tidak memahami isu strategis daerah kita sendiri,” ujarnya, “maka kita hanya akan menjadi penonton dalam proses pembangunan. Padahal, posisi kita adalah aktor utama.”

Budy kemudian menjelaskan bahwa memahami isu strategis tidak cukup hanya dengan membaca laporan atau menghadiri rapat. Diperlukan kepekaan, kemampuan analisis, dan keberanian untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.

Ia bercerita tentang pengalaman bertemu masyarakat yang seringkali tidak tersampaikan dalam forum formal. Dari situlah, menurutnya, banyak persoalan nyata justru terungkap.

“Kadang masyarakat tidak butuh kebijakan yang rumit,” katanya sambil tersenyum tipis, “mereka hanya butuh solusi yang tepat dan cepat. Tapi untuk itu, kita harus tahu dulu masalahnya di mana.”

Para peserta mulai terlihat lebih terlibat. Beberapa mencatat, yang lain memperhatikan dengan serius.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan peran strategis pejabat administrator. Menurutnya, pejabat administrator berada pada posisi yang sangat menentukan—di tengah antara perumus kebijakan strategis dan pelaksana teknis di lapangan.

“Bapak dan Ibu ini bukan hanya pelaksana, tapi juga penghubung,” jelasnya. “Di tangan Anda, kebijakan bisa menjadi solusi, atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat.”

Ia menegaskan bahwa kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap isu strategis. Tanpa itu, kebijakan akan bersifat parsial, tidak menyentuh akar masalah, dan cenderung tidak berkelanjutan.

Dalam penyampaiannya, Budy juga menyinggung pentingnya berpikir sistemik. Ia mengingatkan bahwa setiap isu saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah.

“Masalah kemiskinan, misalnya,” ujarnya, “tidak bisa hanya diselesaikan dengan bantuan sosial. Harus dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, bahkan budaya masyarakat. Kalau kita melihatnya sepotong-sepotong, maka solusinya juga akan setengah-setengah.”

Nada bicaranya tetap tenang, tetapi pesan yang disampaikan terasa kuat. Ia tidak sedang memberikan teori kosong, melainkan mengajak peserta untuk berpikir lebih luas dan mendalam.

Ia juga menyoroti pentingnya data dalam memahami isu strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa data harus diolah dengan benar dan tidak sekadar dijadikan formalitas.

“Data itu penting,” katanya, “tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita memaknai data tersebut. Jangan sampai kita punya banyak angka, tapi tidak punya arah.”

Beberapa peserta tampak tersenyum kecil, mungkin merasa “tersindir” secara halus.

Budy kemudian mengajak peserta untuk membangun kebiasaan berpikir kritis. Ia menekankan bahwa pejabat administrator tidak boleh hanya menerima informasi apa adanya, tetapi harus mampu menganalisis, mempertanyakan, dan mencari akar persoalan.

“Kalau ada masalah,” ujarnya, “jangan langsung lompat ke solusi. Pahami dulu masalahnya secara utuh. Kadang kita terlalu cepat ingin menyelesaikan, padahal kita belum benar-benar memahami.”

Suasana semakin hidup. Pengarahan yang awalnya terasa formal kini berubah menjadi ruang refleksi bersama.

Pada bagian lanjutan arahannya, Budy menambahkan perspektif yang lebih luas dengan mengacu pada hasil survei dari Lembaga Administrasi Negara. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, terdapat tujuh isu utama yang menjadi tantangan kepemimpinan, dan seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator wajib memahaminya secara serius.

Ia menguraikan satu per satu dengan lugas. Pertama, integritas dan korupsi—yang menurutnya masih menjadi ujian klasik namun belum selesai. Kedua, teknologi dan transformasi digital, yang menuntut ASN tidak gagap teknologi. Ketiga, ekonomi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif. Keempat, sumber daya manusia, sebagai fondasi utama pembangunan. Kelima, globalisasi, yang membawa peluang sekaligus ancaman. Keenam, lingkungan, yang semakin krusial di tengah perubahan iklim. Dan ketujuh, workplace behaviour, yang menyangkut budaya kerja dan profesionalisme ASN.

“Kalau tujuh isu ini tidak dipahami,” tegasnya, “maka kita akan tertinggal. Dan yang lebih bahaya, kebijakan yang kita buat tidak akan relevan dengan tantangan zaman.”

Ia menambahkan dengan nada ringan, “Jangan sampai kita masih sibuk dengan cara kerja lama, sementara masalahnya sudah level 2026.”

Peserta kembali tersenyum, namun kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam.

Di bagian akhir, ia menegaskan kembali inti pesannya. Bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas kebijakan yang dirumuskan. Dan kualitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana ASN, khususnya pejabat administrator, memahami isu strategis di daerahnya—termasuk tujuh isu global yang kini menjadi tantangan nyata.

“Kalau kita ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya, “maka kita harus mulai dari pemahaman yang benar. Dari situ, baru kita bisa merumuskan kebijakan yang tepat.”

Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih ringan, namun tetap mengena.

“Jangan sampai kita sibuk bekerja, tapi lupa untuk berpikir. Karena di jabatan ini, berpikir itu bagian dari pekerjaan.”

Beberapa peserta tertawa kecil, namun sekaligus mengangguk setuju.

Menutup arahannya, Budy menyampaikan harapannya agar pelatihan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas diri.

“Saya berharap,” ujarnya, “sepulang dari pelatihan ini, Bapak dan Ibu tidak hanya membawa sertifikat, tetapi juga membawa cara berpikir yang baru—yang lebih tajam, lebih peka, dan lebih berorientasi pada solusi.”

Tepuk tangan pun terdengar mengisi ruangan. Bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga tanda bahwa pesan yang disampaikan telah sampai.

Pagi itu, di Gedung BKPSDM Ciamis, sebuah pengingat penting telah disampaikan: bahwa menjadi pejabat administrator bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab untuk memahami, merumuskan, dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Dan seperti yang tersirat dalam setiap kalimat Budy Hermawan—kalau ASN tidak memahami isu strategis daerahnya, maka kebijakan hanya akan menjadi dokumen. Tapi jika memahami, kebijakan bisa menjadi solusi nyata.

Pilihan ada di tangan mereka.

Top of Form

 

Ciamis, 6 April 2026

Bottom of Form