Integritas adalah Warisan: Refleksi Bela Negara dalam Kepemimpinan Pancasila bagi ASN PKP Kabupaten Bogor
Integritas adalah Warisan: Refleksi Bela Negara dalam Kepemimpinan Pancasila bagi ASN PKP Kabupaten Bogor
oleh
budy hermawan
Hujan turun siang itu di Hotel
Grand Pesona terasa sedikit berbeda. Kamis, 2 April 2026, pukul 13.30 WIB, para
peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas mulai kembali memasuki ruang kelas
setelah jeda istirahat siang. Wajah-wajah para pejabat eselon IV dari berbagai
dinas, badan, hingga kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tampak
cukup segar, meskipun sebagian masih membawa “sisa kantuk” khas jam rawan
produktivitas. Namun ada satu hal yang terasa sama: harapan bahwa sesi sore itu
bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberi makna bagi perjalanan
kepemimpinan mereka.
Saya berdiri di depan kelas,
menarik napas sejenak, lalu membuka sesi dengan perkenalan singkat.
“Saya Budy Hermawan, widyaiswara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita
belajar santai, tapi isinya tidak santai,” ujar saya dengan nada ringan.
“Puasa penuh di Bulan
Ramadhan,
Di Bulan Syawal kita bermaaf-maafan,
ASN Bogor yang smart dan berwawasan,
Siap membangun integritas Bogor lebih maju dan terdepan.”
Seketika ruangan terasa lebih
hidup. Beberapa peserta tersenyum, ada yang bertepuk tangan kecil, bahkan ada
yang mengulang pelan baris terakhir pantun tersebut. Ice breaking sederhana,
tapi cukup untuk “membangunkan” energi kelas yang sempat turun.
Saya berhenti sejenak, lalu
melanjutkan dengan lebih pelan:
“Kalau hanya bangun jalan, gedung, sistem—itu penting. Tapi kalau manusianya
tidak punya integritas, semua itu bisa runtuh dari dalam.”
Saya kemudian mengingatkan
kembali kalimat dalam Pembukaan UUD 1945—bahwa negara ini dibentuk melalui
perjuangan bangsa Indonesia dan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
Kalimat ini saya tekankan bukan sekadar teks konstitusi, tetapi sebagai
pengingat moral.
“Negara ini bukan hadiah. Ini
hasil perjuangan. Bahkan ada darah, air mata, dan pengorbanan di dalamnya.
Maka, ketika kita jadi ASN, kita sebenarnya sedang melanjutkan perjuangan
itu—dengan cara yang berbeda.”
Suasana mulai hening. Peserta tampak lebih fokus.
Saya kemudian mengajukan pertanyaan reflektif:
“Lalu, apa tugas kita sebagai ASN?”
Saya jawab sendiri:
“Mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945—mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi
segenap bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”
Saya tambahkan dengan gaya santai:
“Kalau kita kerja asal-asalan, berarti kita lagi menunda cita-cita negara. Jadi
kalau hari ini ada yang malas, itu bukan cuma masalah pribadi—itu sudah masalah
nasional,” disambut tawa peserta.
Saya buka kembali dengan gaya ringan:
“Bapak/Ibu, habis makan siang biasanya ada dua pilihan: tidur atau belajar.
Tapi kita ASN, kita punya pilihan ketiga—belajar sambil melawan kantuk. Ini
levelnya sudah bela negara juga,” kata saya, kembali memancing tawa.
Saya kemudian mengutip pemikiran Soekarno
tentang pentingnya nation and character building. Saya tekankan bahwa
membangun bangsa tidak hanya soal program kerja, tetapi tentang karakter
individu yang menjalankan program tersebut.
“Bela negara hari ini bukan lagi
angkat senjata,” saya lanjutkan.
“Bela negara itu ketika Bapak/Ibu tidak tergoda menyalahgunakan kewenangan,
tidak tergoda memperkaya diri, dan tetap berdiri di jalur yang benar meskipun
sendirian.”
Peserta mulai mengangguk.
Beberapa tampak serius mencatat.
Saya kemudian mengaitkan dengan
bahan tayang , khususnya tentang tantangan kepemimpinan di era
digital—disrupsi, individualisme, hingga derasnya arus informasi.
“Sekarang ini, satu kesalahan kecil bisa viral. Tapi satu
kebaikan juga bisa viral. Bedanya, kesalahan biasanya lebih cepat menyebar,”
saya selipkan humor tipis.
Masuk ke sesi diskusi, saya lempar pertanyaan:
“Apa tantangan terbesar menjaga integritas sebagai pimpinan?”
Seorang peserta dari kecamatan langsung menjawab,
“Lingkungan, Pak. Kadang kita tidak berniat, tapi sistemnya seperti itu.”
Saya tangkap cepat:
“Artinya bukan cuma individu yang bermasalah, tapi budayanya ya?”
Peserta lain menambahkan,
“Betul Pak, apalagi kalau pimpinan sebelumnya juga begitu.”
Diskusi mulai hidup. Saya biarkan beberapa menit, lalu saya
masuk memperkuat.
“Saya kasih contoh. Ketika ada kerabat datang minta
‘dibantu’. Nah, di situ integritas diuji. Tidak ada kamera, tidak ada atasan.
Hanya kita dan keputusan kita.”
Saya kemudian mengaitkan dengan kisah tokoh-tokoh integritas
seperti Mohammad Natsir dan Baharuddin Lopa yang tetap menjaga prinsip meskipun
dalam tekanan.
Seorang peserta bertanya dengan jujur,
“Pak, bagaimana kalau kita sudah berusaha jujur, tapi lingkungan tidak
mendukung?”
Saya jawab lugas:
“Kalau nunggu lingkungan berubah dulu, kita keburu pensiun. Pimpinan itu
tugasnya mengubah lingkungan, bukan ikut arus.”
Ruangan hening beberapa detik. Kalimat itu terasa
“menyentil”.
Saya lanjutkan:
“Saya tanya sekarang—Bapak/Ibu ini pemimpin atau pengikut?”
“Pemimpin, Pak!” jawab peserta serempak.
“Nah, kalau pemimpin, jangan tunggu contoh. Jadilah contoh.”
Diskusi kemudian berkembang ke isu yang lebih konkret:
gratifikasi, konflik kepentingan, hingga tekanan jabatan.
Saya lontarkan skenario:
“Kalau ada tekanan untuk ‘mengondisikan’ proyek, bagaimana sikap Bapak/Ibu?”
Jawaban beragam. Saya langsung respon dengan gaya santai
tapi tajam:
“Kalau masih ada kata ‘tapi’, biasanya itu tanda bahaya. Integritas itu tidak
pakai ‘tapi’.”
Tawa pecah, tapi pesannya tepat sasaran.
Waktu berjalan cepat. Jam menunjukkan pukul 15.30 WIB.
Energi kelas justru meningkat.
Saya kemudian mengajak refleksi pribadi:
“Tulis satu situasi paling berisiko yang pernah atau akan Bapak/Ibu hadapi
sebagai pimpinan.”
Ruangan mendadak sunyi. Semua menunduk, menulis. Ini bukan
sekadar latihan, tapi momen jujur antara pemimpin dan dirinya sendiri.
Beberapa peserta kemudian berbagi. Cerita mereka nyata:
tekanan atasan, titipan proyek, hingga dilema antara loyalitas dan
profesionalisme.
Saya simpulkan dengan kalimat sederhana:
“Integritas itu bukan soal tidak pernah diuji, tapi soal tidak pernah menyerah
saat diuji.”
Menjelang akhir sesi, saya kembali menegaskan bahwa
kepemimpinan Pancasila bukan sekadar konsep normatif, tetapi harus hidup dalam
tindakan nyata—dalam keputusan kecil maupun besar.
Saya juga mengingatkan kembali sumpah jabatan ASN.
“Masalahnya bukan kita tidak tahu. Masalahnya kita sering pura-pura lupa.”
Tawa kecil kembali terdengar.
Saya kemudian menutup dengan pertanyaan terakhir:
“Kalau nanti selesai dari jabatan, ingin dikenang sebagai apa?”
Ruangan kembali hening. Kali ini lebih dalam—bukan karena
lelah, tapi karena berpikir.
Akhirnya, tepat pukul 17.25 WIB, saya menutup sesi dengan
satu kalimat yang saya ulang perlahan:
“Jabatan itu sementara, tapi integritas itu warisan.”
Tepuk tangan mengalir. Hangat. Tulus.
Namun sesi belum benar-benar
berakhir. Seperti biasa, momen penutup dilanjutkan dengan kegiatan yang
sederhana tapi penuh makna—foto bersama. Para peserta PKP Angkatan 11
berkumpul, merapatkan barisan, sebagian masih sambil bercanda, sebagian lagi
masih terlihat serius—mungkin masih memikirkan refleksi yang baru saja terjadi.
“Siap ya… satu, dua, tiga… integritas!” kata salah satu peserta yang spontan mengganti kata “cheese”.
Klik.
Satu momen terekam. Bukan sekadar
foto, tapi simbol kebersamaan, proses belajar, dan komitmen
yang—mudah-mudahan—tidak berhenti di ruang kelas.
Dan bagi saya, sesi itu bukan
sekadar mengajar. Ini adalah pengingat—bahwa perjuangan para pendiri bangsa
belum selesai. Kini, dilanjutkan oleh ASN. Bukan dengan senjata, tapi dengan
integritas, keberanian, dan komitmen untuk tetap lurus di tengah godaan yang
tidak pernah berhenti.





Komentar
Posting Komentar