Laporan Kajian ; Analisis Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1 di Provinsi Jawa Barat

pada tanggal

 

 ABSTRAK

oleh ; Budy Hermawan


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran dan pencapaian program pembangunan serta pelayanan publik. Kualitas pelaksanaan PBJ sangat ditentukan oleh kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan. Oleh karena itu, Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 memiliki posisi penting dalam membangun kompetensi dasar aparatur pemerintah di bidang pengadaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1 pada BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, menganalisis capaian pembelajaran berdasarkan data pre-test dan post-test, tingkat kelulusan pelatihan dan ujian sertifikasi, serta menganalisis tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data utama berupa dokumen rekapitulasi penyelenggaraan Pelatihan PBJ BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 12 penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1 dengan total 356 peserta. Sebanyak 353 peserta dinyatakan lulus pelatihan atau sebesar 99,16%. Dari 356 peserta tersebut, 349 peserta mengikuti ujian dan 244 peserta dinyatakan lulus ujian, atau sebesar 69,91% dari peserta ujian. Nilai rata-rata pre-test sebesar 55,39 meningkat menjadi rata-rata post-test sebesar 80,21, sehingga terdapat peningkatan rata-rata sebesar 24,82 poin atau sekitar 44,81% dibandingkan nilai awal.

Rata-rata Indeks Kepuasan Peserta (IKP) terhadap penyelenggaraan pelatihan sebesar 3,82 pada skala 4,00 atau setara dengan sekitar 95,51%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pelatihan memperoleh respons yang sangat baik. Namun, terdapat kesenjangan antara keberhasilan peserta dalam menyelesaikan pelatihan dengan tingkat kelulusan ujian kompetensi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi, bukan hanya penyelesaian proses pelatihan.

Penelitian merekomendasikan penguatan diagnostic assessment, case-based learning, simulation-based learning, microlearning, blended learning, coaching pascapelatihan, Community of Practice, dan evaluasi dampak pelatihan. Model inovasi yang ditawarkan adalah Jabar PBJ Competency Hub, yaitu ekosistem pembelajaran PBJ berbasis Corporate University yang mengintegrasikan pembelajaran digital, pelatihan, praktik, sertifikasi, coaching dan evaluasi dampak.

Kata kunci: PBJ, PBJ Level 1, kompetensi ASN, pelatihan, BPSDM Jawa Barat, sertifikasi, Corporate University.

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir seluruh program pembangunan, pelayanan publik dan operasional pemerintahan membutuhkan dukungan proses pengadaan barang dan jasa. Kualitas pengadaan sangat menentukan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Pengadaan yang dilaksanakan secara tepat dapat menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sebaliknya, kelemahan dalam proses pengadaan dapat menimbulkan pemborosan anggaran, keterlambatan kegiatan, rendahnya kualitas output bahkan risiko hukum dan administratif.

Karena itu, sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi PBJ harus memiliki kompetensi yang memadai. Kebutuhan tersebut semakin penting karena regulasi pengadaan terus berkembang. Aparatur tidak cukup hanya memahami prosedur administratif, tetapi harus mampu memahami regulasi, menganalisis kebutuhan, melakukan pemilihan penyedia, mengelola kontrak, melaksanakan swakelola, mengendalikan risiko serta menerapkan prinsip integritas dan akuntabilitas.

BPSDM Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut melalui penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1.

Berdasarkan data penyelenggaraan tahun 2025 yang dianalisis dalam penelitian ini, BPSDM Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan 12 program Pelatihan PBJ Level 1 yang terdiri atas pelatihan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jumlah keseluruhan peserta mencapai 356 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelatihan PBJ Level 1 mempunyai cakupan yang cukup luas. Namun, jumlah peserta bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Data juga menunjukkan adanya perbedaan antara capaian pembelajaran selama pelatihan dengan capaian ujian kompetensi. Dari 356 peserta pelatihan, sebanyak 353 peserta atau 99,16% dinyatakan lulus pelatihan. Namun, dari 349 peserta yang mengikuti ujian, hanya 244 peserta atau 69,91% yang dinyatakan lulus ujian.

Temuan tersebut menarik untuk dikaji.Apabila hanya menggunakan indikator kelulusan pelatihan, maka program terlihat sangat berhasil karena tingkat kelulusan

 

mencapai 99,16%. Akan tetapi, ketika dilihat dari indikator ujian kompetensi, tingkat keberhasilan menjadi lebih rendah, yaitu 69,91%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar peserta tidak hanya mampu menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan, tetapi juga benar-benar menguasai kompetensi yang dipersyaratkan.

Di sisi lain, terdapat peningkatan nilai pembelajaran yang cukup signifikan. Rata-rata nilai pre-test seluruh program PBJ Level 1 sebesar 55,39, sedangkan rata-rata post-test mencapai 80,21.

Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar:

80,21 – 55,39 = 24,82 poin.

Jika dibandingkan dengan nilai awal, peningkatan tersebut mencapai sekitar 44,81%.

Data ini merupakan indikasi positif bahwa pembelajaran memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Namun demikian, tingginya peningkatan post-test belum otomatis menjamin keberhasilan sertifikasi. Perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam desain pembelajaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya mendeskripsikan penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1, tetapi juga menganalisis efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan merumuskan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan.

 

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

  1. Tingkat kelulusan pelatihan sangat tinggi, tetapi tingkat kelulusan ujian kompetensi lebih rendah.
  2. Terdapat perbedaan kemampuan awal peserta yang terlihat dari nilai pre-test.
  3. Materi PBJ memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.
  4. Peserta berasal dari berbagai pemerintah daerah dan memiliki pengalaman yang berbeda.
  5. Peningkatan nilai post-test perlu diikuti dengan penguatan kemampuan aplikatif.
  6. Evaluasi kepuasan peserta sudah baik, tetapi perlu dilengkapi evaluasi perilaku dan dampak.
  7. Pembelajaran perlu diarahkan lebih kuat pada penguasaan kompetensi dan kesiapan menghadapi ujian sertifikasi.

 

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah:

  1. Bagaimana gambaran penyelenggaraan PBJ Level 1 BPSDM Jawa Barat Tahun 2025?
  2. Bagaimana capaian peserta berdasarkan nilai pre-test dan post-test?
  3. Bagaimana tingkat kelulusan pelatihan dan ujian?
  4. Bagaimana tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan?
  5. Apa kesenjangan yang ditemukan dari data penyelenggaraan?
  6. Bagaimana solusi dan inovasi yang dapat diterapkan?

 

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan:

1.    Menganalisis penyelenggaraan PBJ Level 1 Tahun 2025.

2.    Menganalisis peningkatan pengetahuan peserta.

3.    Menganalisis tingkat kelulusan pelatihan.

4.    Menganalisis tingkat kelulusan ujian.

5.    Menganalisis tingkat kepuasan peserta.

6.    Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran.

7.    Merumuskan strategi peningkatan kualitas pelatihan.

8.    Mengembangkan model inovasi pembelajaran PBJ.

 

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1.    Bagi BPSDM

Sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program Pelatihan PBJ.

2.    Bagi Widyaiswara

Sebagai bahan pengembangan metode dan strategi pembelajaran.

3.    Bagi peserta

Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan kesiapan menghadapi sertifikasi.

 

 

4.    Bagi organisasi

Mendukung tersedianya SDM PBJ yang kompeten dan profesional.

5.    Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Mendukung peningkatan kualitas tata kelola PBJ.

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh barang, jasa, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Pengadaan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PBJ memiliki dimensi yang kompleks, meliputi aspek administratif, teknis, ekonomi, hukum, manajerial, serta integritas. Setiap tahapan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, keadilan, persaingan yang sehat, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan PBJ yang baik sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pejabat dan pelaksana PBJ dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata melalui pengambilan keputusan yang tepat, objektif, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan yang terstruktur dan berorientasi pada kompetensi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi, inefisiensi, konflik kepentingan, dan penyimpangan dalam proses pengadaan.

 

2.2 Pengembangan Kompetensi ASN

Pengembangan kompetensi ASN merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar ASN mampu melaksanakan tugas secara efektif.

Dalam bidang PBJ, kompetensi mencakup:

1)     pengetahuan regulasi;

2)     keterampilan teknis;

3)     kemampuan analisis;

 

4)     kemampuan pengambilan keputusan;

5)     kemampuan mengelola risiko;

6)     komunikasi;

7)     serta integritas.

 

2.3 Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi menempatkan kemampuan melakukan pekerjaan sebagai tujuan utama.

Oleh karena itu, pelatihan PBJ harus menjawab tiga pertanyaan:

1)    Apa yang peserta ketahui?

2)    Apa yang peserta mampu lakukan?

3)    Apa yang peserta mampu terapkan di tempat kerja?

 

2.4 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dapat dilihat melalui:

  1. perubahan pengetahuan;
  2. keterampilan;
  3. sikap;
  4. penerapan;
  5. dampak terhadap organisasi.

Dalam penelitian ini, perubahan pengetahuan dianalisis melalui perbandingan pre-test dan post-test.

 

2.5 Indeks Kepuasan Peserta

IKP digunakan untuk mengetahui persepsi peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pembelajaran.

Aspek yang dapat dinilai antara lain:

1)     kualitas fasilitator;

2)     pelayanan penyelenggara;

3)     sarana pembelajaran;

4)     LMS;

 

5)     komunikasi;

6)     dan proses pembelajaran.

Namun kepuasan peserta bukan satu-satunya indikator keberhasilan pelatihan.

 

2.6 Corporate University

Corporate University menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari strategi organisasi.

Model ini menghubungkan:

kebutuhan organisasi → pembelajaran → penerapan → kinerja → dampak.

Konsep tersebut sangat relevan diterapkan dalam pengembangan kompetensi PBJ di Jawa Barat.

 

  

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

 

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level 1 di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, antara lain jumlah peserta, nilai pre-test, nilai post-test, tingkat kelulusan pelatihan, jumlah peserta ujian, tingkat kelulusan ujian, serta Indeks Kepuasan Peserta (IKP).

Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan capaian sebelum dan setelah pelatihan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan peserta. Data tersebut juga dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan rata-rata, persentase, selisih nilai, serta perbandingan capaian antarangkatan atau lokasi pelatihan. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pembelajaran dan area yang masih memerlukan penguatan.

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan makna dan penjelasan terhadap temuan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui interpretasi terhadap hasil pelatihan, pola capaian peserta, tingkat kelulusan ujian, serta aspek kepuasan terhadap penyelenggaraan dan fasilitator. Selanjutnya, kedua pendekatan tersebut diintegrasikan untuk mengidentifikasi permasalahan, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi dan inovasi pengembangan Pelatihan PBJ Level 1 yang lebih efektif, adaptif, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada penerapan di tempat kerja.

 

3.2 Sumber Data

Sumber utama penelitian adalah:

Data Laporan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Data mencakup 18 program pelatihan, terdiri atas:

A. 12 program PBJ Level 1;

B.    4 program PPK Tipe C;

C.   2 program PPK Tipe B.

Penelitian ini secara khusus menganalisis 12 program PBJ Level 1.

 


3.3 Variabel yang Dianalisis

Variabel penelitian meliputi:

  1. jumlah peserta;
  2. pre-test;
  3. post-test;
  4. kelulusan pelatihan;
  5. peserta ujian;
  6. kelulusan ujian;
  7. IKP penyelenggaraan/fasilitator.

 

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan:

a)     Menghitung jumlah peserta;

b)     Menghitung persentase kelulusan;

c)     Membandingkan pre-test dan post-test;

d)     Menghitung peningkatan pembelajaran;

e)     Menganalisis IKP;

f)      Membandingkan capaian antarkelas;

g)     Mengidentifikasi gap; dan

h)     Merumuskan rekomendasi.

 

 

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

4.1 Gambaran Pelaksanaan PBJ Level 1

Berdasarkan data BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, terdapat 12 program PBJ Level 1.

Tabel 1. Penyelenggaraan PBJ Level 1 Tahun 2025

No

Program

Peserta

Lulus Pelatihan

Peserta Ujian

Lulus Ujian

1

Provinsi Jawa Barat Batch I

28

28

27

20

2

Provinsi Jawa Barat Batch II

29

28

27

18

3

Provinsi Jawa Barat Batch III

30

30

30

25

4

Kabupaten Karawang

30

30

30

17

5

Kota Depok Batch I

30

30

30

18

6

Kota Depok Batch II

30

30

29

18

7

Kabupaten Subang

30

30

30

17

8

Kabupaten Cianjur

30

30

30

26

9

Kabupaten Bandung Barat

30

30

30

26

10

Kota Bandung Batch I

29

28

28

19

11

Kota Bandung Batch II

30

30

30

23

12

Kota Cimahi

30

29

28

17

Total

356

353

349

244

 

Data tersebut menunjukkan bahwa BPSDM Jawa Barat menyelenggarakan PBJ Level 1 dengan jumlah peserta yang relatif konsisten, sebagian besar berada pada kisaran 28–30 peserta setiap program.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan telah memiliki pola kapasitas kelas yang relatif stabil.

 

4.2 Tingkat Kelulusan Pelatihan

Dari 356 peserta:

353 peserta lulus.

Persentase:

353 / 356 × 100% = 99,16%.

Dengan demikian, hanya terdapat 3 peserta yang tidak lulus pelatihan.

Capaian 99,16% menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat menyelesaikan persyaratan pelatihan.

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati.

Tingkat kelulusan pelatihan yang sangat tinggi belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh peserta telah mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan untuk sertifikasi.

 

4.3 Analisis Pre-Test dan Post-Test

Rata-rata pre-test:

55,39

Rata-rata post-test:

80,21

 

Peningkatan:

24,82 poin.

Secara relatif:

24,82 / 55,39 × 100% = 44,81%.

 

Dengan demikian terdapat peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan.

Interpretasi

Data ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran memberikan kontribusi positif terhadap penguasaan pengetahuan peserta.

Namun, peningkatan tersebut tidak seragam pada seluruh kelas.

 

Tabel 2. Pre-Test, Post-Test dan Peningkatan

Program

Pre-Test

Post-Test

Peningkatan

Jabar I

53,04

82,41

+29,37

Jabar II

51,03

75,80

+24,77

Jabar III

47,50

67,83

+20,33

Karawang

52,67

92,59

+39,92

Depok I

53,50

80,17

+26,67

Depok II

52,00

82,93

+30,93

Subang

49,33

75,83

+26,50

Cianjur

49,83

81,17

+31,33

Bandung Barat

60,50

86,67

+26,17

Bandung I

55,86

79,40

+23,54

Bandung II

48,00

86,50

+38,50

Cimahi

48,00

72,76

+24,76

Data menunjukkan peningkatan pada seluruh program.

Peningkatan terbesar terjadi pada Kabupaten Karawang, yaitu sekitar 39,92 poin, sedangkan peningkatan paling kecil terdapat pada Provinsi Jawa Barat Batch III, yaitu sekitar 20,33 poin.

Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh kelas mengalami peningkatan, tetapi tingkat peningkatannya berbeda.

 

4.4 Analisis Tingkat Kelulusan Ujian

Dari 356 peserta pelatihan, sebanyak 349 peserta mengikuti ujian.

Sebanyak 244 peserta lulus ujian.

Persentasenya:

244 / 349 × 100% = 69,91%.

Dengan demikian terdapat:

349 – 244 = 105 peserta

yang belum lulus ujian pada data tersebut.

Ini merupakan salah satu temuan paling penting dalam penelitian.

Terdapat gap:

99,16% lulus pelatihan

dibandingkan

69,91% lulus ujian.

Selisihnya:

29,25 percentage points.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pelatihan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keberhasilan ujian kompetensi.

 

4.5 Analisis Tingkat Kelulusan per Program

Beberapa program menunjukkan hasil ujian relatif tinggi.

A.   Kabupaten Cianjur

30 peserta ujian dan 26 lulus.

Tingkat kelulusan:

86,67%.

B.   Kabupaten Bandung Barat

30 peserta ujian dan 26 lulus.

Tingkat kelulusan:

86,67%.

C.   Provinsi Jawa Barat Batch III

30 peserta ujian dan 25 lulus.

Tingkat kelulusan:

83,33%.

 

Sebaliknya, tingkat kelulusan relatif rendah terlihat pada:

A.   Kabupaten Karawang

17 dari 30 peserta lulus:

56,67%.

B.   Kabupaten Subang

17 dari 30 peserta lulus:

56,67%.

C.   Kota Cimahi

17 dari 28 peserta lulus:

60,71%.

 Temuan tersebut menunjukkan adanya variasi capaian antarprogram.

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari sisi:

1)     kemampuan awal;

2)     karakteristik peserta;

3)     pengalaman kerja;

4)     intensitas belajar;

5)     kehadiran;

6)     strategi pembelajaran;

7)     dan kesiapan peserta menghadapi ujian.

 

 

4.6 Hubungan Pre-Test dengan Hasil Pembelajaran

Data menunjukkan bahwa peserta dengan nilai awal yang rendah tetap dapat mengalami peningkatan yang besar.

 Contohnya Kabupaten Karawang:

Pre-test:

52,67

 

Post-test:

92,59

 

Peningkatan:

39,92 poin.

 

Namun, tingkat kelulusan ujian hanya:

56,67%

Temuan tersebut memberikan pesan penting:

Nilai post-test yang tinggi belum otomatis menjamin kelulusan ujian kompetensi.

Dengan kata lain, pembelajaran perlu mengembangkan kemampuan lebih dari sekadar penguasaan materi.

Peserta harus dilatih untuk:

a)     memahami konteks kasus;

b)     menganalisis persoalan;

c)     menerapkan regulasi;

d)     mengambil keputusan;

e)     dan menjawab soal berbasis kompetensi.

 

4.7 Analisis Indeks Kepuasan Peserta

Rata-rata IKP seluruh program PBJ Level 1 mencapai:

3,8205 dari skala 4.

Jika dikonversi:

3,8205 / 4 × 100% = 95,51%.

Angka tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik.

Rata-rata komponen IKP

Komponen

Rata-rata

IKP LPPBJ

3,7918

IKP Fasilitator 1

3,8292

IKP Fasilitator 2

3,8427

IKP Fasilitator 3

3,9283

Rata-rata keseluruhan

3,8205

Data tersebut menunjukkan bahwa aspek fasilitator memperoleh penilaian yang sangat baik.

IKP fasilitator 3 bahkan mencapai rata-rata 3,93, mendekati nilai maksimum 4.

Namun, perlu ditegaskan bahwa:

kepuasan peserta ≠ kompetensi peserta.

Peserta dapat merasa puas terhadap pelatihan, tetapi belum tentu lulus ujian kompetensi.

Oleh karena itu, evaluasi kepuasan harus berjalan bersama evaluasi hasil belajar dan evaluasi dampak.

 

4.8 Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan data, terdapat lima temuan utama.

Temuan 1

Pelatihan PBJ Level 1 memiliki cakupan yang cukup luas.

Terdapat 356 peserta dari 12 program.

Temuan 2

Pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan.

Nilai rata-rata meningkat 24,82 poin.

Temuan 3

Tingkat kelulusan pelatihan sangat tinggi.

Mencapai 99,16%.

Temuan 4

Tingkat kelulusan ujian masih menjadi tantangan.

Hanya 69,91% peserta ujian yang lulus.

Temuan 5

Kepuasan peserta sangat tinggi.

IKP mencapai 3,82 dari 4.

 

                                                                 BAB V

PEMBAHASAN

 

5.1 Pelatihan Sudah Efektif dalam Meningkatkan Pengetahuan

Hasil analisis terhadap 12 program Pelatihan PBJ Level 1 menunjukkan bahwa pelatihan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata nilai pre-test peserta sebesar 51,76 meningkat menjadi 80,34 pada post-test. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 28,59 poin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peningkatan hasil belajar tersebut merupakan salah satu kekuatan utama program pelatihan dan menjadi indikator bahwa materi, metode pembelajaran, fasilitasi, serta proses evaluasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Tingginya tingkat kelulusan pelatihan, yaitu 99,16%, semakin memperkuat bahwa sebagian besar peserta mampu memenuhi standar pembelajaran yang ditetapkan.

Namun demikian, peningkatan pengetahuan belum secara otomatis menunjukkan terbentuknya kompetensi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari tingkat kelulusan ujian yang masih sebesar 69,91% dari 349 peserta yang mengikuti ujian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan materi selama pelatihan dengan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks ujian kompetensi. Oleh karena itu, efektivitas pelatihan perlu dikembangkan dari sekadar peningkatan pengetahuan menuju peningkatan kompetensi melalui pembelajaran berbasis kasus, simulasi, latihan soal, pemecahan masalah, serta penguatan kemampuan penerapan regulasi dalam situasi nyata pengadaan barang/jasa.

 

5.2 Terdapat Gap antara Learning dan Certification

Data menunjukkan:

Lulus pelatihan: 99,16%

tetapi:

Lulus ujian: 69,91%.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap sekitar 29,25 poin persentase.


Gap tersebut menjadi indikator bahwa pembelajaran perlu lebih dekat dengan tuntutan asesmen kompetensi.

 

5.3 Pembelajaran Perlu Lebih Aplikatif

PBJ bukan bidang yang cukup dipelajari melalui hafalan regulasi.

Peserta harus mampu menerapkan regulasi dalam kondisi nyata.

Karena itu pembelajaran perlu memperbanyak:

a)     studi kasus;

b)     simulasi;

c)     problem solving;

d)     role play;

e)     analisis dokumen;

f)      latihan soal berbasis kasus.

 

5.4 Perbedaan Hasil Antarprogram Perlu Menjadi Bahan Evaluasi

Tingkat kelulusan ujian antara 56,67% sampai 86,67% menunjukkan adanya variasi yang cukup besar.

Hal ini dapat disebabkan oleh:

a)     latar belakang peserta;

b)     pengalaman PBJ;

c)     motivasi;

d)     kemampuan awal;

e)     pola belajar;

f)      atau karakteristik penyelenggaraan.

Untuk memastikan penyebabnya diperlukan penelitian lanjutan dengan data individual peserta.

 

                                                             BAB VI

SOLUSI DAN INOVASI PELATIHAN

 

6.1 Diagnostic Assessment

Diagnostic assessment merupakan tahap awal yang penting dalam pelaksanaan pelatihan karena berfungsi untuk memetakan kemampuan, pengetahuan, dan kesiapan belajar peserta sebelum mengikuti proses pembelajaran. Dalam konteks Pelatihan PBJ Level 1, pre-test dapat digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat penguasaan awal peserta terhadap konsep dan praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil pre-test selanjutnya dapat digunakan untuk mengelompokkan peserta ke dalam tiga kategori kemampuan, yaitu Basic, Intermediate, dan Advanced. Peserta kategori Basic merupakan peserta yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep dasar PBJ sehingga membutuhkan penguatan materi fundamental. Peserta kategori Intermediate telah memiliki pemahaman dasar, tetapi masih memerlukan pendalaman terhadap aspek tertentu, terutama penerapan konsep dalam situasi pekerjaan. Sementara itu, peserta kategori Advanced memiliki tingkat pemahaman relatif lebih baik sehingga dapat diberikan materi pengayaan, studi kasus, maupun aktivitas pembelajaran yang lebih kompleks.

Pendekatan diagnostik tersebut memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Widyaiswara tidak hanya menyampaikan materi secara seragam, tetapi dapat menyesuaikan metode, kedalaman materi, contoh kasus, serta aktivitas pembelajaran berdasarkan profil kemampuan peserta. Dengan demikian, diagnostic assessment tidak sekadar menjadi alat pengukuran awal, tetapi menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta.

 

6.2 Case-Based Learning

Setiap materi harus memiliki kasus nyata.

Misalnya:

Perencanaan

Peserta menganalisis kebutuhan sebuah perangkat daerah.

Pemilihan Penyedia

 

Peserta menentukan strategi pemilihan yang sesuai.

Kontrak

Peserta memecahkan kasus keterlambatan pekerjaan.

Swakelola

Peserta menentukan model pelaksanaan yang sesuai.

 

6.3 Simulation-Based Learning

Peserta melakukan simulasi proses PBJ secara utuh.

Pengantar → Perencanaan → Pemilihan → Kontrak → Pelaksanaan Swakelola→ Rantai Pasok → Ujikom

 

6.4 Microlearning

BPSDM dapat mengembangkan video pendek 5–10 menit:

a)     Pengantar PBJ;

b)     Perencanaan;

c)     Pemilihan penyedia;

d)     Kontrak;

e)     Swakelola;

f)      Manajemen rantai pasok;

 

6.5 Bank Soal Berbasis Kasus

BPSDM dapat mengembangkan bank soal berdasarkan:

a)     kompetensi;

b)     tingkat kesulitan;

c)     materi;

d)     kasus;

e)     dan regulasi terbaru.

Bank soal digunakan untuk latihan mandiri sebelum ujian.

 

6.6 Coaching Pascapelatihan

Peserta mendapatkan coaching setelah kembali ke unit kerja.

Peserta membawa satu kasus PBJ yang dihadapi.

Widyaiswara membantu peserta menganalisis permasalahan.

 

 

6.7 JABAR PBJ COMPETENCY HUB

Inovasi utama yang diusulkan adalah:

JABAR PBJ COMPETENCY HUB

BPSDM berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi PBJ Jawa Barat.

JABAR PBJ Competency Hub merupakan model ekosistem pengembangan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengintegrasikan pemetaan kompetensi, pembelajaran, asesmen, praktik, coaching, knowledge sharing, dan komunitas pembelajar dalam satu sistem yang berkelanjutan. Model ini diarahkan untuk memperkuat implementasi Corporate University melalui pembelajaran yang berbasis kebutuhan kompetensi dan permasalahan nyata di tempat kerja.

Model:



Model ini mengubah paradigma:

Training → Learning Ecosystem

Knowledge → Competency

Classroom → Workplace

Certificate → Performance

 

 

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data Pelatihan PBJ Level 1 BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan dengan cakupan yang cukup luas.

Terdapat 12 program PBJ Level 1 dengan 356 peserta.

Sebanyak 353 peserta atau 99,16% dinyatakan lulus pelatihan.

Dari 349 peserta yang mengikuti ujian, sebanyak 244 peserta atau 69,91% dinyatakan lulus.

Dari sisi pembelajaran, rata-rata nilai pre-test sebesar 55,39 meningkat menjadi 80,21, atau meningkat 24,82 poin.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran memberikan dampak positif terhadap penguasaan pengetahuan peserta.

Dari sisi kepuasan, rata-rata IKP sebesar 3,82 dari skala 4, yang menunjukkan bahwa peserta memberikan penilaian sangat baik terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu tingginya tingkat kelulusan pelatihan dibandingkan tingkat kelulusan ujian kompetensi.

Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi sekadar bagaimana menyelenggarakan pelatihan, tetapi bagaimana memastikan bahwa peserta benar-benar mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.

 

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan:

1. Memperkuat TNA

Peserta dipetakan berdasarkan kebutuhan kompetensinya.

2. Menggunakan pre-test sebagai diagnostic assessment

Hasil pre-test menjadi dasar strategi pembelajaran.

3. Memperkuat pembelajaran berbasis kasus

 

Kasus harus berasal dari konteks PBJ pemerintah.

4. Memperbanyak simulasi

Peserta perlu mengalami proses pengambilan keputusan secara langsung.

5. Mengembangkan bank soal

Bank soal harus berbasis kompetensi dan kasus.

6. Mengoptimalkan LMS

LMS menjadi pusat pembelajaran sebelum, selama dan setelah pelatihan.

7. Mengembangkan microlearning

Materi singkat digunakan sebagai penguatan.

8. Mengembangkan coaching pascapelatihan

Widyaiswara membantu transfer kompetensi ke tempat kerja.

9. Membentuk Community of Practice

Alumni menjadi komunitas pembelajar PBJ Jawa Barat.

 

 

BAB VIII

PENUTUP

 

Pelatihan PBJ Level 1 BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Dengan 356 peserta, tingkat kelulusan pelatihan mencapai 99,16%, peningkatan nilai rata-rata sebesar 24,82 poin dan IKP sebesar 3,82 dari skala 4, program telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan proses pengembangan kompetensi.

Namun, tingkat kelulusan ujian sebesar 69,91% menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kesenjangan tersebut harus dipandang bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai data penting untuk melakukan perbaikan desain pembelajaran. Ke depan, Pelatihan PBJ Level 1 perlu dikembangkan dari sekadar program pelatihan menjadi ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.

BPSDM Provinsi Jawa Barat memiliki peluang untuk menjadi pusat pengembangan kompetensi PBJ melalui Jabar PBJ Competency Hub. Melalui model tersebut, pembelajaran dapat berlangsung sebelum pelatihan, selama pelatihan dan setelah pelatihan.

Dengan demikian, keberhasilan pelatihan tidak lagi hanya diukur melalui:

berapa banyak peserta yang dilatih dan memperoleh sertifikat,

tetapi melalui:

berapa banyak ASN yang benar-benar kompeten dan mampu menghasilkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berintegritas.

Pada akhirnya, investasi terbesar dalam pengadaan bukan hanya pada anggaran yang dibelanjakan, tetapi pada manusia yang mengelola anggaran tersebut.

Karena itu, peningkatan kompetensi SDM PBJ merupakan investasi strategis bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Data Laporan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2025.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Dokumen dan bahan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan PBJ Level 1 Tahun 2025.

Komentar

Posting Komentar