Mengapa IPDN Perlu di Pertahankan?
Catatan Kritis Untuk Kepala UKP4
Oleh.
Dr. Muhadam Labolo
Latar
Belakang
Pasca tewasnya Wahyu
Hidayat (2004) dan Clif Muntu (2007), IPDN menjadi satu-satunya kampus yang
paling populer karena perilaku kekerasan.
Kondisi ini memperburuk citra IPDN sebagai satu-satunya pendidikan tinggi
kepamongprajaan yang memiliki reputasi positif sepanjang didirikan sejak orde
lama dalam bentuk OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, IIP, STPDN hingga IPDN dewasa ini. Reputasi positif itu relatif dapat
dikemukakan dengan indikasi yang paling dapat dilihat dan dirasakan yaitu
kemampuan membangun integrasi, koordinasi dan menjaga perbedaan dalam kerangka
Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mantra
internal sekolah kepamongprajaan disemboyankan lewat sesanti Bhinneka Nara Eka Bhakti (berbeda-beda
tetapi satu pengabdian) kepada bangsa dan negara.
Sebagai konsekuensi dari
kondisi IPDN yang mengalami degradasi tersebut, Presiden SBY mengeluarkan
kepres penggabungan STPDN kedalam IIP dengan wajah baru IPDN. Ini adalah bargaining paling maksimal yang dapat dicapai oleh tim investigasi
pimpinan Prof. Ryaas Rasyid setelah keluar dari tekanan publik selama
berbulan-bulan lamanya. Hasilnya,
Presiden mengambil opsi keempat, yaitu tetap melanjutkan pendidikan
kepamongprajaan dengan konsekuensi regionalisasi. Ringkasnya, sentral pengelolaan kampus berada
di dua lokasi strategis yaitu Jakarta dan Jatinangor. Jakarta mengelola program pasca sarjana dan penelitian
serta pengembangan, sedangkan Jatinangor fokus mengelola program diploma dengan
segala konsekuensinya.
Sebagai tindak lanjut lebih
luas dari keppres dimaksud, di awal tahun 2009 ratusan praja kemudian disebar
ke sejumlah IPDN regional yang disiapkan tergesa-gesa pada lima IPDN regional,
yaitu Makassar, Manado, Bukit Tinggi, dan Riau.
Hingga tahun 2011, IPDN regional bertambah dengan lahirnya IPDN regional
Mataram, Pontianak dan Papua. Sambil menunggu proses pembangunan kampus lokal
secara permanen melalui kompromi antara Kemendagri dengan pemerintah provinsi,
tahun 2011 IPDN Jatinangor melakukan rekrutmen praja sebanyak 2000 orang di tengah
situasi moratorium pegawai negeri yang dinilai publik menjadi beban negara. Secara internal dilakukan pula pengembangan
program diploma ke strata satu dan kemungkinan pengembangan program doktoral.
Masalahnya, apakah dampak dari kebijakan tersebut bagi kelangsungan hidup IPDN?
dan mengapa IPDN perlu dipertahankan?
Perspektif Publik Terhadap IPDN
Dalam tiga bulan
terakhir, (antara September-November 2011), terdapat sejumlah pandangan publik
yang masih berpegang pada opini emosional tempo hari yaitu bubarkan IPDN. Tentu
saja kali ini bukan dengan alasan klasik kekerasan, kendatipun pada saat yang
sama publik tak begitu yakin seratus persen atas reformasi internal yang selama
ini telah dilakukan. Sederhananya, apakah benar slogan dan bahasa baliho no body contack dilingkungan kampus IPDN Jatinangor
berkorelasi kuat dengan kenyataan dilapangan, menyusul keluhan sejumlah praja
tentang tindakan satu-dua oknum bagian pengasuhan yang memang menjadi momok
selama ini. Jangan-jangan di tingkat elitnya saja bahasa itu luwes
diperdengarkan, dilevel operasionalnya tetap konsisten dengan tradisi masa
lalu. Indikasi lain menunjukkan bagaimana orientasi studi banding dilakukan
oleh bagian pengasuhan IPDN pada sekolah-sekolah militer, bukan pada boarding school sipil sebagaimana harapan
publik. Jika ini tetap terjadi, sepertinya kita enggan dan tak jera untuk
belajar dari peristiwa masa lalu.
Alasan rasional lain dari sejumlah
kalangan meniadakan IPDN adalah perlunya efisiensi. Indikasinya, sebuah acara
di stasiun TV pada bulan September 2011, Andrinof Chaniago (pengamat kebijakan
publik UI) berpendapat bahwa salah satu kebijakan yang mesti dilakukan dalam
rangkaian moratorium pegawai negeri adalah menghentikan rekrutmen PNS lewat
jalur sekolah kedinasan. Tentu saja salah
satunya adalah membubarkan IPDN. Ini
menurutnya dapat mendorong terciptanya efisiensi. Apalagi dengan lahirnya
sistem pendidikan nasional yang sejak dua tahun terakhir pada dasarnya telah
mengakhiri riwayat sekolah kedinasan, kecuali Akademi Militer/Kepolisian. Keduanya bersandar pada sistem yang berbeda,
yaitu undang-undang sistem pertahananan dan keamanan negara. Diluar itu, semua
sekolah kedinasan merujuk pada sistem pendidikan nasional dan aturan internal
masing-masing departemen.
Pada awal November 2011,
politisi senior Alex Litaay dari PDIP mengkritik pedas Kemendagri dalam sebuah
rapat komisi II tentang ketidakkonsistenan pemerintah berkaitan dengan
rekrutmen pegawai negeri sipil. Hal itu
ditunjukkan dengan rekrutmen praja IPDN yang mencapai 2000 orang pada tahun
2011, sementara pada saat yang sama moratorium rekrutmen pegawai negeri
diberlakukan. Kebijakan tersebut menurutnya telah menimbulkan diskriminasi dan
menunjukkan bahwa kepentingan pusatlah yang lebih dominan muncul dibanding
kepentingan rakyat di daerah. Dengan penuh
spekulasi beliau menyatakan bahwa jumlah alumni IPDN dilapangan sudah terlalu
banyak khususnya mereka yang ditempatkan di level kecamatan, kelurahan dan
sekretaris desa. Sekalipun spekulasi tersebut cukup menggelikkan jika
dikonfirmasikan pada realitas dilapangan namun cukup bagi kita untuk
merenungkan kembali sejauhmana masa depan IPDN.
Pada tgl 20 Nov 2011
seorang kawan saya yang bekerja di lingkungan IPDN Jatinangor meminta tanggapan
lewat facebook sebuah draft
permendagri tentang status pengukuhan pamong praja muda yang diajukan ke Kemendagri
untuk disahkan. Draft tersebut ditolak dengan alasan ketidakjelasan
dasarnya. Tentu saja secara normatif
yang dimaksud adalah tidak jelas baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
Praktisnya penolakan tersebut dilengkapi dengan isi disposisi; apakah
signifikansinya jika pengukuhan pamong praja muda tanpa dilandasi oleh Permendagri
dimaksud? Lebih jauh, apakah dampak yang dapat timbul pada pegawai negeri sipil
lain? Dengan berasumsi bahwa semua
pegawai negeri sipil dalam konteks kekinian adalah juga pamong praja, maka
apakah perbedaan dengan alumni IPDN dilingkungan kementrian dalam negeri? Tidakkah
hal ini menimbulkan diskriminasi?
Lepas dari dua
perspektif publik dan sedikit kegelisahan kemendagri, yang menarik untuk
dicermati adalah statement Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto pada tgl 21 Nov 2011
(sebagaimana kutipan hal. facebook
Kasubag Rumah Tangga Kemendagri), bahwa pendidikan kedinasan sebagaimana STPDN
yang saat ini berganti nama menjadi IPDN diusulkan untuk dibubarkan dengan
alasan pola regionalisasi saat ini menjadi sumber disintegrasi bangsa. Tanpa memahami bagaimana kondisi IPDN
regional lebih jauh, Kuntoro menganggap bahwa dengan kebijakan regionalisasi
justru merupakan gejala awal lahirnya disintegrasi. Akar-akar pemerintahan
menurutnya berada di kecamatan, kelurahan dan desa, semua itu sudah dimasuki
oleh alumni IPDN, namun menjadikan regionalisasi adalah awal dari tumbuhnya
bibit kedaerahan, bukan nasionalisasi yang dapat melahirkan spirit nasionalisme
sebagaimana harapan semula ketika dibentuk di Jatinangor (1990). Tentu saja
pernyataan sentimentil tanpa pengamatan detil semacam itu rasanya seperti
membangunkan seluruh spesis alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang masih
tersisa baik APDN, IIP, STPDN dan IPDN di dalam maupun luar negeri.
Efisiensi dan Masa Depan IPDN
Sebagaimana kita
ketahui, kebijakan regionalisasi adalah konsekuensi dari pilihan paling mungkin
yang telah diambil oleh presiden sebagai hasil evaluasi IPDN secara menyeluruh
sejak tahun 2004. Alasan regionalisasi
pada dasarnya merujuk dari dokumen hasil tim evaluasi IPDN saat itu, yaitu
bertambahnya jumlah praja tanpa diimbangi oleh kapasitas yang tersedia
cenderung menimbulkan gesekan konflik baik secara vertikal maupun
horisontal. Kondisi ini hanya mungkin
dilakukan melalui perluasan kampus sebagaimana tertuang dalam salah satu opsi
yang diajukan waktu itu, yaitu regionalisasi.
Pilihan terhadap opsi
tersebut bukan tanpa disadari menimbulkan biaya yang tak sedikit. Sebenarnya, jika IPDN masih menggunakan dana
alternatif seperti Dana Pendamping (Dapen) yang selama ini di sharing dari pemerintah daerah, maka
beban pembukaan IPDN regional mungkin tak begitu terasa menyedot APBN
sedemikian besar. Namun sejak alokasi Dapen dihentikan atas catatan BPK, maka
praktis semua operasionalisasi IPDN di pusat maupun daerah bertumpu pada APBN
semata. Alasan BPK menghentikan Dapen karena banyak temuan yang menunjukkan
bahwa penggunaan Dapen lebih untuk kepentingan yang tidak jelas dari sekelompok
oknum elit birokrat di lingkungan kampus.
Dana tersebut mengucur deras untuk urusan seremonial yang menjadi ciri
khas lembaga kedinasan IPDN. Anggaran
milyaran bisa dihabiskan dalam sehari untuk sebuah upacara pengukuhan muda
praja, wisuda dan pengukuhan pamong praja muda. Dalam setahun, ritual tersebut
dilakukan tiga kali sehingga relatif menyedot biaya yang tak sedikit. Kini,
pembiayaan IPDN di pusat maupun regional bertumpu pada APBN murni, selain berharap
sedikit banyak belas-kasihan pemda yang kebetulan wilayahnya menjadi lokus IPDN
regional. Hal itu bisa dilihat mulai
dari kasus tukar guling pengadaan tanah, bantuan operasional kenderaan dinas
hingga penempatan personil pemda dilingkungan birokrasi IPDN regional.
Pendeknya, IPDN regional dijalankan dengan semangat pantang menyerah, apa
adanya, jatuh bangun demi menjalankan amanah keppres.
Dengan segala bentuk
keterbatasan tersebut, rekrutmen IPDN sebenarnya tidaklah bermasalah jika
dilakukan dengan membatasi jumlah yang akan diterima pada tahun 2011. Disinilah masalahnya, ketika kebijakan
moratorium dikeluarkan presiden sejak bulan Juli 2011 hingga Desember 2012, semua
akumulasi dari sisa pegawai yang seharusnya diterima pada rentang waktu
tersebut tak memiliki peluang.
Kemungkinan spekulasi idealnya adalah memindahkan alokasi ke sekolah kedinasan
seperti IPDN yang dengan cara tersebut masalah alokasi pegawai sisa dapat
dituntaskan, kecuali tenaga dokter spesialis, guru/dosen, analis, apoteker dan
perencana.
Mungkin saja bagi Kemendagri
ini adalah peluang, namun bagi IPDN sendiri merupakan tantangan penuh resiko. Peluang, karena rekrutmen yang banyak bisa
jadi mendatangkan rezeki mulai dari testing masuk hingga kenaikan alokasi
anggaran bagi siapa saja. Bagi IPDN
sendiri, ini menjadi semacam duri dalam
daging, sebab menerima praja dalam jumlah banyak sama saja dengan mengulang
kembali kecelakaan sejarah dimasa Wahyu Hidayat (2004) dan Clift Muntu (2007).
Tetapi, bagaimanapun hebatnya sejumlah guru besar dan doktor yang mulai
melimpah disana, tak mungkin menolak kebijakan Kemendagri yang bersifat
hirarkhis dan top down. Apalagi IPDN hanya semacam unit pelaksana
teknis dibawah koordinasi Badan Diklat Depdagri dan berada dibawah kendali
langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Bisa dimaklumi mengapa pengangkatan seorang Rektor hingga eselon IV
dilingkungan IPDN sangat ditentukan oleh kemauan satu orang. Situasi ini jelas sangat berbeda dibandingkan
pola pengangkatan Rektor di lingkungan IIP yang sangat demokratis justru pada
saat rezim otoriter-sentralistik masih berkuasa. Saat ini, ketika lingkungan
kita tampak demokratis-desentralistik, justru pola pengangkatan Rektor,
rekrutmen praja hingga pelantikan seorang pejabat paling rendah di IPDN
bergantung secara otoriter-sentralistik dilingkungan tertentu. Praktisnya, IPDN
sebenarnya kehilangan sebagian otonomi sejak digabungkannya IIP dan STPDN
menjadi IPDN, sekalipun disatu sisi sangat disadari sebagai lembaga pendidikan
kedinasan semata. Inilah alasan logis mengapa IPDN tak memperlihatkan
perkembangan yang lebih baik sekalipun disana-sini seakan tampak sedang
mempermak baju reformasi.
Pasca moratorium
dikeluarkan presiden, alokasi praja bertambah hampir 2000 orang. Dampak secara internal bisa ditebak, praja
mengalami transisi yang mengganggu pola makan, belajar, istrahat hingga
penggunaan fasilitas sarana dan prasarana. Ini memang sebuah konsekuensi dari
kebijakan yang terkesan tak direncanakan secara matang. Prosesi makan yang
seharusnya di ruang makan kini beralih ke ruang belajar dihampir semua praja
tingkat akhir (Wasana Praja). Konsekuensi lain, durasi pengajaran berhimpitan
dengan bidang pelatihan dan pengasuhan yang mengakibatkan pemotongan waktu
belajar hingga 50 persen. Artinya, untuk
saat ini setiap dosen hanya diperkenankan mengajar selama 1 jam 15 menit. Semua ini dianggap hanya akan berlangsung
dalam beberapa bulan kedepan sampai dengan kesiapan sarana di tingkat
regional. Masalahnya, apakah kampus
regional jauh lebih siap menerima tambahan praja sedemikian banyak? Melihat
kasus IPDN Makassar, tentu saja memprihatinkan sekaligus mengundang resiko
besar dikemudian hari.
Dampak secara eksternal
dapat kita amati dari sejumlah kritik dan hasil evaluasi seperti dikemukakan
diatas. Ekstensifikasi IPDN dalam bentuk perluasan kampus hingga menyerap biaya
besar setiap tahun sebagaimana kebijakan regionalisasi saat ini sama halnya
dengan membangunkan para politisi di senayan yang selama ini sudah cukup diam
dan memaafkan segala bentuk kekerasan masa silam yang pernah dipraktekkan di
IPDN. Membengkaknya dana setiap tahun
tentu saja mengundang pertanyaan besar bagi para politisi tentang seberapa
efektifkah pendidikan di IPDN memberikan hasil yang optimal bagi bangsa dan
negara. Belum lagi kalau hasil
investigasi terhadap semua alasan rehabilitasi dan pembangunan disana-sini tak
berbanding lurus dengan kenyataan. Mudah
bagi kita untuk curiga, kebocoran relatif terjadi dimana-mana.
Pada sisi lain,
perluasan program secara internal melalui peningkatan derajat diploma ke strata
1 hingga program doktoral tanpa sadar sebenarnya sedang mengganggu kepentingan
stakeholders diberbagai perguruan tunggi non kedinasan. Sebut saja Fakultas Sospol di hampir semua
perguruan tinggi yang mengalami penurunan minat mahasiswa dibanding masuk ke
IPDN. Kalau pada level dasar (diploma)
saja IPDN sudah menciptakan kelangkaan sumber daya bagi asupan gizi perguruan
tinggi di jurusan administrasi, pemerintahan dan politik, maka bagaimana lagi
jika IPDN membuka program doktoral.
Tentu saja semua birokrat yang nota
bene memiliki akses pada kekuasaan dan uang cenderung akan mengambil
pilihan instant mendaftar di IPDN
dibanding perguruan tinggi lain. Secara
nyata alasan ini memang tak begitu nampak, namun tetap saja menjadi ancaman latent sebagaimana pernah muncul sebagai
alasan lahirnya revisi undang-undang sistem pendidikan nasional dimasa Bambang
Sudibyo.
Pendapat Alex Litaay dan
Kuntoro Mangkusubroto yang berspekulasi bahwa entitas pemerintah di level
kecamatan dan kelurahan sudah penuh sesak dengan alumni IPDN tentu saja mudah
dijelaskan seandainya bagian inventarisasi alumni memiliki data yang
komprehensif di daerah. Sepanjang
perjalanan beberapa kawan dari Sabang sampai Merauke, alumni IPDN di kecamatan,
kelurahan dan desa terbilang sedikit, sekalipun harus diakui bahwa mereka lebih
dominan dibanding pegawai lain. Mengapa?
Karena setiap alumni memang diproduk untuk merepresentasikan 3 orang pegawai
biasa, atau 1 berbanding 3. Apa yang
dominan terlihat? Karakternya tentu saja dominan dikenali mulai dari
performance fisikal, psikologikal, moral dan sosial. Fisikalitas
direpresentasikan oleh tubuh yang sehat, kuat, tinggi, bersih, rapi dan tak
gampang lelah. Ini menciptakan ouput
kinerja performance pemerintah yang melebihi rata-rata. Psikologikalitasnya
dilihat dari kemampuan mereka untuk survive
dan mengendalikan emosi saat berhadapan dengan setiap masalah dalam lingkungan
birokrasi. Ini menghasilkan sikap kenetralan dalam menghadapi situasi politik
dimana saja. Moralitas terlihat dari kemampuan mereka menyerap nilai-nilai
luhur agama dan budaya sebagai sumber etika tertinggi dalam bersikap pada
masyarakat dan patuh sepenuhnya pada hukum birokrasi dan pemerintahan. Ini
memproduk kejujuran sebagaimana contoh kecil ketika Tsunami Aceh terjadi, hanya
3 orang alumni yang menjaga uang tunai benilai ratusan miliar rupiah di sebuah
tempat di Aceh atas perintah seorang Menteri tanpa kekurangan sepersenpun
sampai kemudian diserahkan secara manual kepada tim BRR pimpinan Pak Kuntoro. Sedangkan
sosialitas tercermin dari sikap mereka dalam beradaptasi dimanapun mereka
ditempatkan. Kemampuan ini tak jarang
mendorong mereka menjadi alternatif pilihan dalam seleksi kepemimpinan lokal. Itulah mengapa beberapa diantaranya menjadi
pejabat politik sekalipun masih di usai belia.
Kenyataan ini dapat dilihat pada puluhan jabatan politik sebagai Bupati
dan Wakil Bupati, anggota DPRD dan DPR-RI, hingga ratusan jabatan eselon 2
(Sekda dan Kepala Dinas, Badan dan Kantor), eselon 3 (Kabag, Camat, Lurah dan
Kepala Bidang), dan eselon 4 (kasubag dan sejenisnya) yang diduduki dihampir
semua strata pemerintahan. Jabatan
politik di dominasi oleh lulusan APDN dan IIP, sedangkan jabatan struktural
dikuasai oleh alumni lanjutannya, STPDN dan IPDN. Aspek intelektual masuk dalam
bidang pengajaran walau porsinya tak begitu dominan, sebab fokus utama
pendidikan IPDN adalah membangun karakter manajer pemerintahan yang profesional
sesuai visi misinya. Aspek intelektual baru dikembangkan pada strata
selanjutnya selepas melaksanakan tugas selama dua tahun. Inilah basis empirikal yang akan dipertemukan
dalam dunia teoritik dan konseptual sehingga mampu memperkaya khasanah keilmuan
seorang pamong praja ketika pendidikan lanjutan dilaksanakan pada tahap berikutnya
(S1,S2,S3). Faktanya, sebagian besar
alumni telah menyelesaikan strata magister di dalam dan luar negeri. Ditingkat post graduate, diantaranya adalah
lulusan universitas ternama di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda,
Perancis, Australia, Jepang, Malaysia dan Singapura. Hingga tulisan ini dibuat, ratusan alumni yang
masih berstatus sebagai tugas belajar di universitas lokal seperti UI, UGM,
UNPADJ, UNHAS, UNBRAW, UNDIP, UNTAD, UNTAN, UNCEN hingga luar negeri tentu saja
merasa tergugah untuk melakukan klarifikasi terbuka.
Setiap tahun Kab/Kota
hanya menerima rata-rata dua sampai 3 orang alumni IPDN. Ini jelas jauh dari
kebutuhan riil pamong praja yang sesungguhnya. Bahkan dampak dari pemilukada
langsung saat ini telah membatasi peluang alumni IPDN menduduki jabatan yang
sejak awal dipersiapkan untuk itu, yaitu Camat dan Lurah. Peluang sistem yang longgar tersebut
memungkinkan alumni perguruan tinggi lain seperti sarjana agama, olah raga,
seni, teknik dan kesehatan bukan mustahil bahkan dominan menjabat sebagai Camat
dan Lurah di berbagai kasus daerah otonom.
Belum lagi tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi pusat
sebagaimana amanat UU 32/2004, PP 19/2008 atau Permendagri 30/2009 berkaitan
dengan persyaratan Camat dan Lurah dibawah titik nadir. Semua itu menunjukkan secara gamblang bahwa
alumni IPDN justru tak memperoleh posisi siginifikan sebagaimana dispekulasikan
oleh kedua tokoh diatas. Sebaliknya,
diperlukan sebuah political will yang
mampu mendorong dilaksanakannnya semua aturan dimaksud. Mungkin satu-satunya
kepala daerah yang berbaik hati menempatkan semua alumni IPDN/APDN/IIP kedalam
posisi yang sesuai adalah Bupati Lebong Provinsi Bengkulu. Sisanya, sekalipun
kepala daerahnya alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan, tidak dengan serta
merta legowo menempatkan alumni IPDN kedalam jabatan yang sesuai dengan
porsinya. Bahkan, kita semua relatif sangat
sulit menemukan alumni IPDN menjadi camat atau lurah di Provinsi Jogjakarta. Mengutus calon praja-pun jarang dilakukan,
disebabkan dinamika lokal yang bernuansa monarchis-feodalistis.
Lepas dari kesenjangan itu, dalam kondisi demikianpun mereka masih memperlihatkan
prestasi yang membanggakan dimana setiap tahun peraih Lurah Terbaik dan Camat
Terbaik di Istana Presiden didominasi oleh lulusan APDN, IIP, STPDN dan IPDN.
Isu Disintegrasi dan IPDN
Isu disintegrasi selama
ini merujuk pada upaya dan potensi terjadinya separatisme. Dijaman orde baru isu ini muncul sejak pola
pembagian kue ekonomi dan eksistensi budaya dinilai tak mencapai keadilan
antara pusat dan daerah. Hal ini bisa
ditelusuri dalam kasus Aceh, Papua, Riau hingga Jogja. Lalu apa hubungannya
dengan IPDN? Selama ini, satu-satunya alasan filosofis-historis yang
membentengi eksistensi pendidikan pamong praja adalah kemampuan melakukan
integrasi melalui sikap adaptif sebagai seorang pemimpin yang diajarkan untuk
mampu mengayomi siapa saja dan dimana saja.
Unsur asthabrata yang menjadi
karakteristik sosok kepemimpinan Jawa selama ini diterima secara universal dan
menjadi pondasi utama dalam proses penanaman nilai di IPDN. Bandingkan dengan
nilai-nilai kepemimpinan Akabri yang dijiwai oleh banyak prajurit seperti
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Dengan modal itulah maka setiap
alumni diharapkan mampu hidup dan menghidupi lingkungannya dalam segala bentuk
ruang dan waktu.
Dalam proses pendidikan
yang dijalani, setiap praja diarahkan belajar pada realitas kehidupan yang
hampir mendekati miniatur objek dilapangan.
Disinilah mengapa praja mesti hidup secara kolektif dari Sabang hingga
Merauke, agar mereka saling mengenal dan mampu mengembangkan daya
adaptabilitasnya disetiap persentuhan dan interaksi sejak bangun hingga tidur
kembali. Kebijakan regionalisasi pada
dasarnya hanya memindahkan ruang yang terlalu sempit di Jatinangor tanpa
mengurangi representasi praja dari berbagai wilayah penerimaan. Artinya, semua
IPDN regional setidaknya tetap merepresentasikan kebhinekaan dalam ketunggal-ikaan,
dimana praja dari setiap provinsi terwakili.
Jadi pada dasarnya tidak ada yang berubah kecuali lokasi, lokasi dan
lokasi. Jika bukan karena opsi
regionalisasi, tentu saja yang lebih tepat adalah opsi pertama, yaitu
mengembangkan lokasi IPDN di Jatinangor yang masih sangat luas dan mubazir selama
ini.
Bagi semua yang pernah
belajar tentang ilmu pemerintahan, paham bahwa desa adalah akar dan basis
pemerintahan traditional dan paling tua dibanding negara itu sendiri. Bahkan
jauh sebelum terbentuknya desa, individu dan keluarga adalah cikal bakal dari
akar-akar pemerintahan di desa (Mac Iver, 1999). Karena itulah mengapa semua objek pembangunan
ditujukan ke arah pembangunan individu, keluarga dan desa, hanya dengan satu harapan
terbentuknya pemerintahan yang baik dapat dimulai. Mudah-mudahan Pak
Mangkusubroto bisa belajar banyak tentang ilmu pemerintahan dikampus IIP
Jakarta. Demikian pula kelurahan dan kecamatan yang merupakan basis
pengembangan pemerintahan lebih lanjut. Justru karena pemahaman itulah sehingga
perlunya tanggungjawab pemerintah pusat terhadap akar-akar pemerintahan tadi
dimana diperlukan aparat khusus yang benar-benar memahami karakteristik
pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan.
Dan dalam konteks itulah kita membangun IPDN, agar mampu menjawab
masalah tersebut minimal dimulai sebagai sekretaris desa. Adakah perguruan tinggi lain yang secara
khusus menyiapkan dan menjawab masalah yang dikemukakan diatas? Saya yakin
belum ada, kecuali di IPDN. Saya
sependapat jika alumni STAN terkesan hanya milik Kemenkeu, Akademi Perhubungan
milik Kemenhub atau Akademi Imigrasi hanya milik Kemenhum dan HAM, namun
bukankah IPDN bukan milik Kementrian Dalam Negeri semata? Semua alumni begitu selesai langsung kembali
ke daerah otonom di seluruh penjuru tanah air, berasimilasi dan berjibaku
dengan kompleksitas masalah di daerah yang penuh suka dan tak sukanya. Kemendagri pada dasarnya hanya memfasilitasi
mulai dari rekrutmen hingga menghasilkan outputnya.
Untuk apa? Karena Kemendagri menjalankan tugas filosofistik negara, yaitu
menjaga perbedaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas direpsentasikan oleh Dirjend Otda,
Kesbangpol dan Pemerintahan Umum. Sebagai bentuk konkrit dari tugas pokok itu,
maka IPDN dibentuk Kemendagri untuk dididik agar terbentuk sebuah wawasan
kebangsaan yang mampu menciptakan integrasi dimanapun ditugaskan. Betapa semua
filosofi itu dapat dibuktikan ketika Timor Leste pisah dari NKRI, sebagian
alumni Timor Leste hingga saat ini tetap bertahan sebagai pegawai negeri
diberbagai pelosok Pulau Jawa yang justru semula dipandang sebagai penjajah
bagi bangsa mereka. Bukankah semua itu
menunjukkan keefektifan dari tujuan dan makna integrasi yang
dicita-citakan? Kalaupun ada kasus dimana
alumni IPDN terkait GAM di Aceh (2008), bukanlah hal yang dapat ditolerir begitu
saja, apalagi sampai tutup mata, semua itu harus dilihat kasus-perkasus, tak
bisa digeneralisasikan secara sederhana.
Apakah sejumlah tentara dan polisi yang berbelot menjadi anggota
pemberontak dijaman kemerdekaan atau menjadi anggota GAM patut digeneralisasi?
Kita semua sependapat, tidak.
Efisiensi IPDN
Jika efisiensi yang
menjadi alasan untuk melakukan restrukturisasi dilingkungan IPDN, saya pikir
semua alumni relatif sependapat.
Memperluas IPDN dalam bentuk regionalisasi bukanlah solusi yang efektif
dalam upaya menghentikan kasus kekerasan di IPDN. Buktinya, sepanjang IPDN regional dibuka
sejumlah kasus kekerasan tetap muncul sekalipun dalam skala yang lebih kecil. Hal itu bisa dibuktikan pada sejumlah praja
yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009-2011 di IPDN regional akibat kekerasan
dan perilaku asusila. Dampak pembukaan IPDN regional secara teknis setidaknya
meliputi ;
1. Membengkaknya
biaya pengelolaan pendidikan, khususnya operasionalisasi belajar-mengajar. Dalam tahun 2012, IPDN merencanakan
menghilangkan biaya perjalanan dinas untuk alasan mengajar di IPDN regional.
Kondisi ini membuat para dosen, pelatih dan pengasuh enggan melaksanakan tugas
di daerah disebabkan fasilitas sarana dan prasana yang tak layak jika membawa
keluarga.
2. Konsekuensi
dari kebijakan diatas maka seluruh proses belajar-mengajar diserahkan
sepenuhnya kepada IPDN regional dengan menggandeng dosen, pelatih dan pengasuh
lokal. Akibatnya, kompetensi pengajar
tentu saja jauh dari harapan, dimana muatan teoritik cenderung lebih banyak
karena bergantung pada universitas lokal dibanding praktikum yang diharapkan
berasal dari dosen yang setidaknya memiliki pengalaman lapangan (pamong praja). Kondisi ini menjadikan IPDN regional praktis
kehilangan nilai utama yang justru menjadi pembeda dengan sekolah lain. Belum lagi jika kampus lokal tak begitu
steril dengan isu separatisme, sebagaimana indikasi di IPDN regional Papua,
selain berakreditasi rendah.
3. Perluasan
IPDN regional tak diimbangi paralel dengan rekrutmen dosen, pelatih dan
pengasuh yang kompatibel. Akibat
pertama, terjadi kelangkaan dosen, pelatih dan pengasuh. Dampaknya, bertumpuknya mata kuliah pada
setiap dosen aktif. Setiap dosen memegang lebih dari 3 mata kuliah yang bahkan
tak sesuai dengan kompetensinya. Semua itu dilakukan dengan alasan untuk
memenuhi target sertifikasi. Kedua,
kekurangan dosen secara terpaksa ditutupi dengan mengkoversi pegawai struktural
menjadi dosen tanpa seleksi secara fairness.
Akibatnya, banyak dosen yang benar-benar tak memiliki kompetensi dasar lahir sebagai
dosen yang berkarakter nekat. Semua itu menjadikan IPDN jauh dari ras unggul,
apalagi nilai istimewa. Banyaknya dosen
hasil rekrutmen siluman mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan
kompetensi semakin tinggi ditengah terbatasnya dana yang dimiliki, selain
mempersempit peluang bagi rekrutmen dosen, pelatih dan pengasuh yang
benar-benar memiliki kompetensi.
4. Pola
distribusi praja secara regional tak mempunyai ukuran yang jelas sehingga
membuka peluang terciptanya mekanisme transaksional antara praja yang ingin
tetap di Jatinangor dengan oknum birokrat dilingkungan IPDN. Bagi praja yang tak memiliki akses dengan
elite di lingkungan IPDN sudah pasti harus pasrah menerima nasib ditempatkan di
IPDN regional.
5. Ketiadaan
evaluasi komprehensif apakah perbedaan praja yang pernah ditempatkan secara
regional di daerah dengan mereka yang tetap di Jatinangor memiliki keunggulan atau sebaliknya. Apakah mereka yang berada di IPDN regional
jauh lebih nasionalis atau lebih tinggi fihgting
spirit-nya dibanding mereka yang duduk manis di IPDN Jatinangor? Ataukah justru sebaliknya. Ini penting untuk
mengukur keberhasilan dan kegagalan atas kebijakan regionalisasi. Perlu diingat, lingkungan sangat mempengaruhi
tahap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan seorang kader.
Kekhususan IPDN
Membahas
kekhususan IPDN dalam prasangka dan kecurigaan banyak pihak dipandang sebagai
sebuah ekslusivisme. Secara filosofistik,
pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu menurut Ndraha (1999)
terletak pada penggunaan kekuasaan yang secara otoritatif dapat digunakan pada
semua cabang kekuasaan, apakah selaku eksekutor, legislator maupun yudikator.
Sebagai eksekutor, pemerintah menentukan tindakan apa yang sepatutnya dilakukan
atau bahkan tidak dilakukan untuk kepentingan publik (perspektif implementasi
kebijakan publik, Thomas R. Day). Sebagai legislator, pemerintah menentukan
aturan apa yang sebaiknya dibuat agar efektif menjamin kemaslahatan orang
banyak (perspektif politik Aristoteles).
Bahkan sebagai yudikator, pemerintah berhak menentukan seberapa besar perlindungan
yang mesti diberikan pada setiap warganya sejauh benar-benar untuk kepentingan
umum (perspektif hukum Cicero).
Oleh karena pemerintah
memiliki keistimewaan tadi, maka memikul tanggungjawab sebagai pemerintah
tidaklah dapat dilakukan oleh sembarang orang.
Setidaknya demikian kata Aristoteles (Giroth:2006). Mereka perlu dididik
sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi-fungsi istimewa tersebut. Dalam kaitan inilah mengapa IPDN secara
khusus dibentuk sejak jaman pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan (Labolo:2011).
Jika kita pelajari sejarah pamong praja (Suryaninggrat:1992, Haily:2010,
Ndraha:2010), terlihat jelas bahwa kebutuhan pendidikan pamong praja memiliki
makna khusus. Dengan demikian jika IPDN
sejak awal pembentukannya tak memiliki makna khusus, maka bukankah kemendagri
sebagai pencetus awalnya tak beralasan untuk mempertahankan hingga saat ini?
Saya pikir justru karena terdapatnya kekhususan itulah sehingga eksistensi IPDN
masih tetap dipertahankan. Jika tidak, bukankah lebih efektif dan efisien jika
rekrutmen pegawai diserahkan sepenuhnya ke daerah.
Meninggalkan sejenak pertanyaan diatas,
saya ingin menjelaskan apakah nilai khusus dimaksud? Pertama,
kekhususan tersebut tentu saja berkaitan dengan filosofi fungsi pemerintahan
diatas. Kedua, kekhususan tadi berkaitan dengan kompetensi yang
dimilikinya, yaitu kemampuan membangun integrasi, koordinasi dan adaptasi.
Kemampuan integrasi menghasilkan modal kepemimpinan dalam masyarakat, kemampuan
menjalin koordinasi melahirkan karakteristik sebagai manajer dalam birokrasi,
sedangkan kemampuan beradaptasi menghasilkan sikap kenegarawanan dalam mengawal
pluralitas masyarakat. Ketiga,
penggunaan otoritas oleh pemerintah membutuhkan seperangkat mental yang tak
rapuh dan tak mudah goyah oleh tekanan, termasuk ketika membuat sebuah
keputusan yang berkecenderungan menimbulkan resiko tinggi. Semua itu harus ditanggung dan dijawab
sedemikian rupa sehingga setiap pamong haruslah mereka yang memiliki nyali dan
dapat menerima kenyataan yang terburuk sekalipun. Bukan pejabat yang lemah mental hingga
meneteskan air mata ketika terdesak oleh sejumlah pertanyaan politis sebagaimana
kita saksikan setiap kali pemerintah berhadapan dengan kaum politisi. Inilah
salah satu keistimewaannya. Keempat,
jika menjadi kelompok yang diperintah membutuhkan sebuah pemahaman akan hak dan
kewajiban yang jelas, lalu mengapa menjadi kelompok yang memerintah tak
dibekali oleh pendidikan yang secara khusus dapat membentuk karakter dimaksud?
Disinilah keistimewaan berikutnya. Kelima,
apapun nilai kekhususan atau keistimewaan yang melekat sebagai konsekuensi dari
fungsi pemerintah yang istimewa diatas tidaklah dapat dipandang secara
diskriminatif. Disini mengandung nilai keadilan proporsionalitas. Logikanya, bukankah diantara 33 provinsi ada
4 provinsi yang tak boleh kita anggap diskriminatif karena diperlakukan asimetrik lewat undang-undang khusus.
Ini namanya keadilan proporsional. Dengan demikian PNS alumni IPDN tidaklah
boleh dipandang diskriminatif jika dibanding dengan PNS lain dikarenakan mereka
dididik dengan kompetensi khusus.
Kekhususan itupun tak serta merta meningkatkan gaji mereka atau
mempercepat kenaikan pangkat mereka, bukankah sama saja dengan PNS lain. Demikian pula mereka yang lulus AKPOL dan
AKMIL, mereka dididik dengan kompetensi khusus, namun tak mengubah hak dan
kewajiban mereka sebagaimana anggota militer lain, semua bergantung pada
pimpinan masing-masing. Dan sejauh ini
tak ada militer biasa yang protes karena kekhususan dimaksud. Demikian pula PNS alumni IPDN, sejauh ini tak
ada PNS biasa yang protes disebabkan kekhususan yang dimilikinya sejak awal. Lalu, mengapa kita selaku desainer dan owner yang
gelisah dan terkadang mempersoalkan? Jika ingin biasa-biasa saja, tutuplah
kampus IPDN, lalu biarkan rekrutmen berlangsung menurut kehendak raja-raja
kecil yang ada di daerah, mudah-mudahan kompetensi lokal mereka mampu melahirkan
kemampuan membangun integrasi, koordinasi dan adaptasi.
Akhirnya, kita semua semakin optimistik,
jika APDN lokal saja mampu melahirkan putra-putra terbaik sekelas Moerdiono
(Mantan Mensekneg 3 periode di era Orde Baru), Prof. Dr. Ryaas Rasyid (mantan
Menteri Otonomi, Menpan dan Wantipres, Konseptor dan perubah sistem
pemerintahan daerah lewat desentralisasi dan otonomi daerah), Prof. Dr.
Taliduhu Ndraha (Guru Besar IIP), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (Dirjen Otda), Dr. Made Suwandi (Dirjen PUM),
Dr. Syamsul Arief (Dirjend Bangda), Tursandi Alwi (mantan deputi wapres), Andi
Luthfi (Deputi Wapres), Dr. Edy Sutopo (mantan Kepala BKN), Prof. Dr. Sadu
Wasistiono, dan puluhan doktor serta guru besar di pusat dan daerah, apatah
lagi jika ia lulusan pendidikan tinggi kepamongprajaan yang berstatus nasional
seperti saat ini. Dengan segala hormat,
orang bervisi dan teruji seperti Pak Mangkusobroto tak perlu kuatir, sebab
dalam tempo 5 hingga 10 tahun kedepan semua tampuk pemerintahan dari akar
hingga pucuk pimpinan akan terisi dengan sejumlah alumni terbaik lulusan IPDN.
Komentar
Posting Komentar